KITA INDONESI.COM, — Surat Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi iklim usaha di Indonesia menjadi sorotan penting bagi daerah yang menggantungkan sebagian aktivitas ekonominya pada sektor pertambangan, termasuk Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Dalam surat yang diberitakan Reuters pada 13 Mei 2026 tersebut, organisasi pengusaha Tiongkok menyampaikan keluhan mengenai regulasi yang dinilai terlalu ketat, penegakan aturan yang dianggap berlebihan, serta dugaan korupsi dan pemerasan oleh pihak berwenang. Keluhan itu disebut berpotensi mengganggu kegiatan usaha dan menurunkan kepercayaan investor terhadap investasi jangka panjang.
Meski demikian, tuduhan tersebut merupakan keluhan yang disampaikan pihak pengusaha dan tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti terjadinya pelanggaran hukum oleh aparat atau instansi tertentu.
Luwu Timur perlu mengambil pelajaran
Bagi Kabupaten Luwu Timur, surat tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi hubungan antara investasi pertambangan, perlindungan masyarakat, pengawasan lingkungan, dan kepastian hukum.
Sebagai daerah yang memiliki aktivitas pertambangan nikel serta kepentingan masyarakat di wilayah perkebunan dan pertanian, Luwu Timur menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa investasi berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Persoalannya bukan semata-mata bagaimana mendatangkan investor atau mempertahankan investasi yang sudah berjalan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap kegiatan usaha memberikan manfaat yang terukur bagi daerah dan masyarakat.
Kepastian hukum harus berlaku bagi semua pihak. Investor membutuhkan kepastian perizinan dan penegakan aturan yang konsisten. Sementara itu, masyarakat membutuhkan kepastian atas hak tanah, perlindungan lingkungan, akses terhadap informasi, serta mekanisme penyelesaian konflik yang adil.
Jangan sampai kepastian investasi mengabaikan hak petani
Di tengah perkembangan investasi pertambangan, persoalan konflik lahan petani di Loeha Raya dan kawasan Tanamalia menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah dan DPRD Luwu Timur.
Petani yang menggantungkan hidup pada perkebunan lada membutuhkan kepastian mengenai penguasaan lahan, batas wilayah kebun, status perizinan, serta dampak kegiatan pertambangan terhadap keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Penyelesaian persoalan tersebut perlu dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi batas lahan, keterbukaan informasi perizinan, dan dialog yang melibatkan masyarakat terdampak.
Perlu ditegaskan, surat Kamar Dagang Tiongkok tersebut tidak secara khusus membahas konflik petani Loeha Raya maupun Tanamalia. Namun, keluhan mengenai iklim usaha dan kepastian hukum di tingkat nasional dapat menjadi bahan refleksi untuk memperkuat tata kelola investasi di daerah.
Jangan sampai kepastian berusaha hanya dipahami sebagai kemudahan bagi perusahaan, sementara kepastian hak masyarakat yang tinggal dan mencari nafkah di sekitar wilayah investasi justru terabaikan.
Pemerintah dan DPRD dituntut transparan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD perlu memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi pertambangan berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Pengawasan harus mencakup kepatuhan terhadap perizinan, kewajiban lingkungan, reklamasi dan pascatambang, tanggung jawab sosial perusahaan, serta pelaksanaan kewajiban kepada daerah sesuai ketentuan.
Di sisi lain, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, pungutan tidak sah, atau praktik pemerasan dalam proses perizinan maupun pengawasan usaha, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, penegakan hukum juga tidak boleh dilemahkan hanya karena pihak yang diperiksa merupakan perusahaan besar atau investor asing.
Prinsipnya sederhana: perusahaan yang patuh harus memperoleh kepastian hukum, sedangkan setiap dugaan pelanggaran wajib diperiksa secara objektif tanpa membedakan asal modal maupun kedudukan pihak yang terlibat.
Investasi harus menguntungkan daerah dan masyarakat
Surat pengusaha Tiongkok kepada Presiden Prabowo memperlihatkan adanya perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan investasi, kebijakan negara, dan kepastian hukum.
Bagi Luwu Timur, tantangan sesungguhnya adalah membangun iklim investasi yang sehat sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengukur keberhasilan dari besarnya investasi atau aktivitas produksi pertambangan. Keberhasilan juga harus terlihat dari perlindungan hak masyarakat, penyelesaian konflik lahan, kesempatan kerja, kepatuhan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan warga.
Pada akhirnya, investasi yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan modal dan sumber daya alam. Investasi juga membutuhkan kepercayaan masyarakat, pemerintahan yang transparan, dan penegakan hukum yang adil.
Jika surat tersebut tidak direspons dengan baik oleh Presiden Prabowo, kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia, termasuk investasi pertambangan di Luwu Timur, berpotensi terpengaruh. Karena itu, pemerintah perlu menanggapi keluhan tersebut secara terbuka, objektif, dan sesuai mekanisme hukum, tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Kini, yang perlu diuji di Luwu Timur bukan hanya seberapa besar investasi pertambangan berkembang, melainkan juga seberapa kuat pemerintah menjamin bahwa kepentingan perusahaan, hak masyarakat, dan kelestarian lingkungan berjalan seimbang.(*)
