MATARAM – Dugaan pemerasan yang menyeret tiga oknum jaksa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), memasuki babak penanganan pengawasan di tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketiganya berpotensi menghadapi sanksi disiplin berat, bahkan hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) apabila terbukti melakukan pelanggaran serius.
Jaksa Agung Muda Bidsan (Jamwas) Kejagung RI, Rudi Margono, memberikan perhatian khusus terhadap laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan tiga jaksa tersebut. Ia meminta jajaran pengawasan Kejati NTB segera menuntaskan pemeriksaan agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
Pernyataan itu disampaikan Rudi saat kunjungan kerja bersama tim Jamwas ke Kejati NTB, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, setiap laporan pengaduan maupun hasil inspeksi kasus harus ditindaklanjuti secara serius. Kepastian hukum dan disiplin internal menjadi hal penting, baik bagi institusi maupun personel yang diperiksa.
Ia menegaskan, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran tertulis, pencopotan jabatan, hingga pemberhentian.
Penegakan disiplin tersebut mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Kalau tidak segera kita tindaklanjuti akan merugikan organisasi juga insan yang bersangkutan. Agar ada kepastian,” tegas Rudi.
Sementara itu, Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati NTB, I Wayan Eka Widdiara, sebelumnya mengungkapkan bahwa berkas pemeriksaan terhadap ketiga jaksa telah dikirimkan ke Kejagung RI, lengkap dengan data pendukung dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Adapun ketiga jaksa yang dilaporkan masing-masing berinisial J, yang saat itu menjabat Kasi Intelijen; S, Kasi Pidana Umum (Pidum); serta IS, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Dompu.
Pihak Kejati NTB kini masih menunggu keputusan dari pimpinan Kejagung terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik sekaligus ujian terhadap komitmen institusi Adhyaksa dalam menjaga integritas aparat penegak hukum. Penindakan yang transparan dan objektif diharapkan dapat memastikan bahwa setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan ditangani tanpa pandang bulu.
Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan hingga terdapat keputusan resmi dari pihak berwenang.(*)









