KITA INDONESIA. COM, — Polemik penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) beserta opsen senilai sekitar Rp311 miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur kepada PT Vale Indonesia Tbk kini mengerucut pada persoalan tafsir hukum perpajakan daerah. Tagihan yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tersebut menyasar pemanfaatan material overburden (tanah penutup) dan top soil yang digunakan untuk pembangunan jalan tambang, penahan tebing, serta area stockpile.
Dari sisi dasar hukum, Pemkab Luwu Timur menyandarkan penagihan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023, dengan merujuk pula pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Secara hierarki regulasi, UU HKPD memang menempatkan Pajak MBLB sebagai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Namun, titik krusial sengketa terletak pada penafsiran kata “dimanfaatkan” dalam ketentuan objek Pajak MBLB. Pemkab Luwu Timur menafsirkan bahwa penggunaan kembali overburden dan top soil untuk infrastruktur penunjang operasional tambang sudah memenuhi unsur pemanfaatan bernilai ekonomi, terlebih karena penggunaannya berada di luar pengecualian limitatif undang-undang seperti kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum nonkomersial, dan rumah ibadah. Implikasi dari beda tafsir ini sangat mendasar: jika pemakaian internal tersebut dinilai bukan objek MBLB, maka dasar penetapan sebagian besar tagihan dapat gugur secara hukum.
Dari aspek penegakan, hukum pajak daerah sejatinya memberi Pemkab Luwu Timur instrumen eksekusi langsung tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2023, SKPDKB yang telah diterbitkan merupakan dasar penagihan aktif. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah jatuh tempo, pemerintah daerah berwenang menerbitkan Surat Teguran, dilanjutkan Surat Paksa melalui jurusita pajak, hingga penyitaan dan pelelangan aset jika kewajiban tetap tidak dipenuhi.
Meski demikian, posisi resmi PT Vale Indonesia Tbk terkait rincian tagihan Rp311 miliar ini hingga kini belum dikonfirmasi. Secara hukum, apabila perusahaan tidak sepakat dengan ketetapan tersebut—misalnya dengan menempatkan material overburden dan top soil sebagai sisa galian yang dikembalikan untuk reklamasi lahan pascatambang serta merujuk ketentuan Undang-Undang Minerba—PT Vale memiliki hak menempuh jalur keberatan resmi kepada kepala daerah, yang dapat berlanjut ke banding di Pengadilan Pajak.
Di sinilah risiko fiskal bagi Kabupaten Luwu Timur mengemuka. Sebagian potensi penerimaan dari tagihan ini telah diperhitungkan dalam struktur APBD 2026, dengan desakan dari DPRD agar ada kepastian sebelum 25 Desember 2026. Jika PT Vale memilih menempuh jalur keberatan dan perkara bergulir panjang ke sengketa pajak, realisasi kas daerah berpotensi tertunda atau bahkan gagal masuk, sehingga membebani pembiayaan belanja daerah dan sejumlah program prioritas yang telah dianggarkan.(*)








