RDP PT PUL dan Format Bersatu, AJAL Lutim Fokus Soroti Persoalan Air Bersih dan Minta Laporan Warga Dicabut

KITA INDONESIA.COM,– Aliansi Jaga Lingkungan Luwu Timur (AJAL Lutim) kembali menyoroti persoalan perlindungan sumber air bersih dan dugaan dampak lingkungan dari kegiatan eksplorasi PT Prima Utama Lestari (PT PUL) di wilayah Desa Atue, Kecamatan Malili.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama PT PUL dan Forum Masyarakat Atue Bersatu (Format Bersatu), Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte, didampingi Wakil Ketua II Hj. Harisa, serta dihadiri anggota DPRD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PDAM Perumda Waemami, manajemen PT PUL, perwakilan AJAL Lutim Jois A. Baso yang juga Ketua Jakam Lutim, serta sejumlah warga yang tergabung dalam Format Bersatu.

RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari mediasi sebelumnya yang belum menghasilkan kesepakatan antara pihak perusahaan dan masyarakat.

Berdasarkan agenda awal, rapat membahas sistem dan rencana kegiatan eksplorasi PT PUL yang mendapat penolakan sebagian warga karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, khususnya potensi gangguan terhadap sumber air bersih masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya sejumlah persoalan lain turut mengemuka, termasuk ketidakhadiran kepala desa dan persoalan lahan transmigrasi.

AJAL Tetap Fokus pada Perlindungan Sumber Air

Perwakilan AJAL Lutim, Jois A. Baso, membenarkan adanya beberapa topik yang berkembang dalam RDP. Namun, ia menegaskan bahwa AJAL tetap fokus pada persoalan awal, yakni dugaan dampak kegiatan eksplorasi PT PUL terhadap lingkungan dan sumber mata air masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan AJAL merupakan bagian dari pendampingan terhadap masyarakat Desa Atue agar persoalan perlindungan lingkungan dan sumber air bersih mendapatkan kepastian.

“AJAL tetap fokus pada persoalan awal, yaitu perlindungan lingkungan dan sumber air masyarakat. Ini menyangkut kebutuhan dasar warga, khususnya ketersediaan air bersih,” ujarnya.

Jois juga menegaskan bahwa AJAL Lutim tidak menolak investasi, termasuk investasi pertambangan, selama seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai regulasi dan tidak merugikan masyarakat akibat dampak lingkungan, terlebih jika sampai merusak sumber air bersih.

“Kami tidak menolak investasi. Namun, aktivitas pertambangan harus berjalan sesuai regulasi dan tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat maupun kelestarian lingkungan,” tegasnya.

AJAL berharap hasil kajian dan rekomendasi dari instansi berwenang, khususnya DLH Kabupaten Luwu Timur, benar-benar mengedepankan regulasi, objektivitas, serta fakta kondisi di lapangan.

Selain itu, AJAL juga meminta PT PUL mencabut laporan terhadap sejumlah warga di Polres Luwu Timur agar penyelesaian persoalan dapat lebih mengedepankan dialog dan mediasi.

Empat Poin Menjadi Perhatian dalam RDP

Dalam RDP tersebut, terdapat empat poin pembahasan terkait tanggung jawab perusahaan terhadap perlindungan sumber daya air dan lingkungan, yaitu:

1. Penetapan batas buffer zone atau zona penyangga terhadap sumber mata air dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tanggung jawab PT PUL terhadap potensi dampak lingkungan, termasuk perlindungan mata air dan aliran air di wilayah IUP.

3. Pengambilan data awal dan pemantauan berkala terhadap kualitas air serta kondisi fisik mata air.

4. Sosialisasi secara menyeluruh dan transparan kepada pemerintah desa dan masyarakat terkait kegiatan eksplorasi serta perlindungan sumber air.

PT PUL Siap Menunggu Rekomendasi DLH

Di sisi lain, perwakilan manajemen PT PUL, Doni, menegaskan bahwa aktivitas perusahaan di Desa Atue masih dalam tahap eksplorasi. Terkait penolakan warga yang telah berlangsung sekitar dua bulan, perusahaan tetap mengedepankan mediasi dan sosialisasi terbuka untuk memberikan penjelasan teknis mengenai kegiatan eksplorasi.

Doni juga menyatakan PT PUL siap menunggu dan menerima hasil kajian serta rekomendasi resmi DLH terkait area eksplorasi seluas kurang lebih 30 hektare.

Sementara itu, Direktur External PT PUL, H. Alhifni, menyampaikan bahwa perusahaan telah melakukan pembenahan akses air bersih menuju lokasi eksplorasi, memasang Armco atau gorong-gorong berbahan besi sebagai jalur penyeberangan alat berat agar tidak merusak aliran air, serta menambah jaringan pipa untuk menjangkau sumber mata air yang lebih tinggi bagi kebutuhan masyarakat di kawasan TPI dan sekitarnya, Desa Atue.

Terkait laporan terhadap sejumlah warga di Polres Luwu Timur, Doni mengatakan pihak perusahaan juga memberikan perhatian dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi bersama para pihak yang dilaporkan.

DLH Diminta Memastikan Kondisi Lingkungan

Salah satu hasil penting RDP adalah meminta DLH Kabupaten Luwu Timur memastikan kondisi lingkungan di wilayah kegiatan eksplorasi PT PUL dan mengeluarkan rekomendasi resmi berdasarkan hasil kajian dan pemeriksaan.

Rekomendasi tersebut diharapkan memberikan kejelasan mengenai kondisi lingkungan, termasuk ada atau tidaknya pelanggaran lingkungan maupun kerusakan sumber air akibat kegiatan eksplorasi perusahaan.

Bagi AJAL Lutim, persoalan ini bukan semata-mata tentang aktivitas investasi, melainkan juga menyangkut jaminan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber air bersih masyarakat.

Kepastian hasil pemeriksaan, keterbukaan informasi, serta rekomendasi yang berlandaskan regulasi menjadi hal penting agar kegiatan investasi dapat berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.(*)

banner 400x130

Pos terkait

banner 400x130