LUWU TIMUR KITA INDONESIA.COM,— Dukungan terhadap tuntutan petani Loeha Raya untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tanamalia mendapat respons dari DPRD Kabupaten Luwu Timur.
Sebelumnya, Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, bersama Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisa Sueharjo, menyatakan kesediaannya menindaklanjuti tuntutan ratusan petani saat aksi memperingati Hari Tani Nasional di Kantor DPRD Luwu Timur, 24 September 2026.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat respons resmi dari internal DPRD. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur, Muhammad Nur, yang akrab disapa Cici, menyatakan fraksinya siap memperjuangkan pembentukan Pansus Tanamalia.
Pernyataan Muhammad Nur tersebut disampaikan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada 25 September 2026.
Muhammad Nur menyatakan, Fraksi PDI Perjuangan siap memperjuangkan pembentukan Pansus Tanamalia sebagai tindak lanjut atas aspirasi petani Loeha Raya yang disampaikan dalam momentum Hari Tani Nasional.
“Kami siap memperjuangkan pembentukan Pansus Tanamalia. Namun Fraksi PDI Perjuangan tidak bisa berjalan sendiri. Kami akan melakukan lobi-lobi politik dengan fraksi-fraksi lain yang ada di DPRD.”
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dukungan Fraksi PDI Perjuangan masih membutuhkan dukungan fraksi-fraksi lainnya agar usulan Pansus dapat diproses sesuai mekanisme kelembagaan DPRD.
APL Loeha Raya Apresiasi Respons PDIP
Ketua Asosiasi Petani Lada (APL) Loeha Raya, Ali Kamri Nawir, memberikan apresiasi terhadap respons Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Ali Kamri, pernyataan Fraksi PDI Perjuangan menjadi respons positif setelah Ketua DPRD dan Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur menyatakan kesediaan menindaklanjuti aspirasi petani terkait pembentukan Pansus konflik agraria, khususnya persoalan Tanamalia.
“Kami memberikan apresiasi kepada Fraksi PDI Perjuangan yang telah merespons pernyataan dan persetujuan Ketua DPRD serta Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur untuk membentuk Pansus konflik agraria, terlebih khusus terkait persoalan di Tanamalia,” ujar Ali Kamri.
Ali Kamri berharap langkah yang telah diambil Fraksi PDI Perjuangan tersebut dapat diikuti oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Luwu Timur.
“Kami berharap semua fraksi yang ada di DPRD Luwu Timur bisa mengikuti langkah yang telah diambil oleh Fraksi PDI Perjuangan. Ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung dalam momentum Hari Tani Nasional. Kami berharap seluruh fraksi dapat memberikan dukungan agar persoalan ini bisa diproses melalui mekanisme kelembagaan DPRD.”
Ia juga berharap dukungan tersebut tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi dapat dilanjutkan hingga proses pembahasan dan pembentukan Pansus sesuai mekanisme DPRD.
Aliansi Tani: Pansus Jangan Hanya Fokus Tanamalia
Sementara itu, Ketua Aliansi Tani Luwu Timur, Amrullah, menegaskan bahwa pembentukan Pansus nantinya diharapkan tidak hanya berfokus pada persoalan Tanamalia.
Menurut Amrullah, dalam aksi Hari Tani Nasional pada 24 September 2026, Aliansi Tani Luwu Timur juga menyampaikan sejumlah persoalan konflik agraria lainnya yang perlu mendapat perhatian DPRD.
“Kami berharap Pansus yang nantinya dibentuk tidak hanya fokus pada persoalan Tanamalia. Ada beberapa persoalan konflik agraria yang kami suarakan dalam aksi Hari Tani Nasional, di antaranya eks HGU Sindoka, PTPN Mantadulu, dan Laoli. Kami berharap objek-objek tersebut juga dapat menjadi bagian dari pembahasan Pansus,” ujar Amrullah.
Menurutnya, apabila DPRD membentuk Pansus dengan agenda konflik agraria, ruang lingkup pembahasannya diharapkan dapat mencakup berbagai objek yang menjadi persoalan masyarakat.
“Pansus ini kami harapkan bukan sekadar membahas satu persoalan, tetapi dapat menjadi ruang untuk melihat berbagai konflik agraria secara lebih menyeluruh, termasuk bagaimana status lahan, riwayat penguasaan, dokumen pertanahan, serta kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat,” katanya.
Aliansi Tani Mulai Inventarisasi Data
Selain mendorong pembentukan Pansus, Aliansi Tani Luwu Timur juga mulai menyiapkan data dan bahan yang nantinya dapat disampaikan kepada DPRD apabila Pansus terbentuk.
Amrullah mengatakan, pihaknya saat ini sedang membangun kemitraan dengan sejumlah organisasi atau organ petani yang ada di Luwu Timur untuk melakukan pengumpulan dan inventarisasi data.
“Kami Aliansi Tani saat ini sedang membangun kemitraan dengan sejumlah organ petani yang ada di Luwu Timur untuk mengambil, mengumpulkan, dan menginventarisasi data terkait berbagai persoalan agraria. Data tersebut nantinya akan kami himpun bersama untuk kemudian diserahkan kepada Pansus DPRD Luwu Timur apabila Pansus tersebut terbentuk.”
Menurut Amrullah, langkah tersebut dilakukan agar aspirasi masyarakat tidak hanya disampaikan dalam bentuk tuntutan, tetapi juga didukung data dan dokumen.
“Kami ingin ketika Pansus terbentuk, masyarakat sudah memiliki bahan yang bisa disampaikan. Ada objeknya, ada kronologinya, ada data masyarakat, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Sehingga pembahasan di DPRD nantinya bisa lebih terarah,” tambahnya.
Untuk persoalan Tanamalia, sejumlah aspek yang diharapkan dapat dikaji antara lain status dan riwayat penguasaan lahan, keberadaan kebun lada masyarakat, dokumen terkait kawasan, aktivitas eksplorasi PT Vale, serta kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kawasan tersebut.
Sementara untuk objek agraria lainnya, seperti eks HGU Sindoka, PTPN Mantadulu dan Laoli, Aliansi Tani berharap DPRD juga dapat menggali status lahan, riwayat penguasaan, dokumen pertanahan, serta berbagai persoalan masyarakat yang berkaitan dengan masing-masing objek.
Kini, dukungan Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu perkembangan setelah tuntutan pembentukan Pansus disampaikan langsung oleh petani dalam aksi Hari Tani Nasional.
Selanjutnya, dukungan dari fraksi-fraksi lain akan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah usulan tersebut dapat diproses menjadi Pansus secara kelembagaan.
Bagi petani Loeha Raya, APL, dan Aliansi Tani Luwu Timur, tuntutan yang disampaikan dalam aksi 24 September 2026 kini mulai bergerak dari ruang aksi menuju ruang parlemen.
Mereka berharap DPRD Luwu Timur dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan dan membuka ruang pembahasan terhadap berbagai persoalan agraria yang disuarakan masyarakat, mulai dari Tanamalia, eks HGU Sindoka, PTPN Mantadulu hingga Laoli.(*)
