RDP Tambang PT PUL di Atue Belum Tuntas, Tujuh Sumber Mata Air dan Lima Desa Jadi Sorotan

KITA INDONESIA,COM, – Pro dan kontra rencana aktivitas pertambangan PT PUL di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Luwu Timur, Jumat (13/11/2026).

Dalam RDP tersebut, sejumlah persoalan lingkungan dan tata ruang menjadi sorotan. Mulai dari keberadaan tujuh sumber mata air, pemanfaatan air oleh masyarakat lima desa, kawasan hutan sebagai daerah resapan air, hingga potensi longsor dan keberadaan aliran sungai di wilayah yang masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT PUL.

Persoalan ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak aktivitas pertambangan terhadap keberlanjutan sumber air yang selama ini menjadi kebutuhan warga.

Yuyu Soroti Hutan sebagai Kawasan Resapan Air

Dalam forum RDP, Yuyu menyoroti fungsi hutan sebagai kawasan resapan air yang harus dilindungi.

Ia juga mempertanyakan kesesuaian rencana pertambangan dengan tata ruang, khususnya apabila wilayah IUP PT PUL bersinggungan dengan kawasan transmigrasi dan permukiman.

Menurut Yuyu, kawasan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat tidak boleh diabaikan dalam perencanaan kegiatan pertambangan.

Persoalan tersebut harus diuji berdasarkan dokumen tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Doni, KTT PT PUL, Siapkan Penjelasan Teknis Dari pihak PT PUL, hadir Doni selaku Kepala Teknik Tambang (KTT).

Dalam penyampaiannya, pihak perusahaan menyatakan akan menjawab berbagai pertanyaan dan keberatan masyarakat berdasarkan data geologi serta data teknis yang dimiliki perusahaan.

PT PUL juga menyampaikan kesiapan membuka ruang identifikasi bersama terhadap data dan lokasi yang dipersoalkan dengan melibatkan unsur DPRD dan pihak terkait.

Penjelasan perusahaan mencakup rencana kegiatan eksplorasi serta posisi lokasi kegiatan terhadap aliran sungai dan sumber air yang dimanfaatkan masyarakat.

Meski demikian, data teknis perusahaan perlu diuji melalui verifikasi lapangan, kajian lingkungan, dan pemeriksaan dokumen perizinan.

Ketua FORMAT Turun Lapangan, Pastikan Tujuh Sumber Mata Air

Tidak hanya menjadi pembahasan di ruang rapat, persoalan sumber air juga mendapat perhatian Forum Masyarakat Atue (FORMAT).

Ketua FORMAT, Ikshan Jafar, turun langsung ke lapangan untuk memastikan keberadaan sumber-sumber mata air yang disebut berada di sekitar wilayah rencana eksplorasi PT PUL.

Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk melihat kondisi faktual sumber air yang menjadi perhatian masyarakat dalam RDP.

Keberadaan tujuh sumber mata air yang disebut dimanfaatkan masyarakat dari lima desa membutuhkan pemeriksaan secara langsung, termasuk memastikan titik koordinat, kondisi kawasan sekitarnya, serta hubungan aliran air dengan lokasi rencana eksplorasi.

Pemeriksaan lapangan juga diperlukan untuk mencocokkan penjelasan teknis perusahaan dengan kondisi sebenarnya.

Hasil identifikasi tersebut dapat menjadi bahan penting bagi FORMAT dan masyarakat dalam mengawal pembahasan lanjutan bersama DPRD, DLH, PUPR, dan PT PUL.

Bagi masyarakat Atue, persoalannya bukan sekadar mendukung atau menolak investasi, tetapi memastikan sumber air yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak terancam oleh aktivitas pertambangan.

Ober Datte Tutup RDP, Tiga Rekomendasi Disiapkan

RDP yang berlangsung hingga siang hari tersebut ditutup oleh Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte.

Sebagai tindak lanjut pembahasan, disiapkan tiga rekomendasi, yakni:

  • Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Menyiapkan rekomendasi terkait aspek lingkungan hidup dan potensi dampak kegiatan pertambangan.
  • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Menyiapkan rekomendasi terkait kesesuaian tata ruang wilayah.
  • DPRD Luwu Timur: Menyiapkan rekomendasi kelembagaan sebagai tindak lanjut aspirasi dan persoalan yang dibahas dalam RDP.

Pembahasan belum tuntas dan direncanakan dilanjutkan pada 17 November 2026. RDP lanjutan diharapkan dapat memperjelas persoalan sumber mata air, kawasan hutan, aliran sungai, serta kesesuaian tata ruang.

Jangan Sampai Rekomendasi Hanya Menjadi Formalitas

Persoalan pertambangan PT PUL di Atue tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pertentangan antara kelompok yang mendukung dan menolak investasi.

Ada kepentingan yang jauh lebih mendasar, yakni keberlanjutan sumber air, keselamatan lingkungan, dan perlindungan ruang hidup masyarakat.

Keberadaan tujuh sumber mata air yang disebut dimanfaatkan lima desa harus menjadi pertimbangan serius. Apalagi wilayah tersebut disebut pernah mengalami longsor dan memiliki kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

DLH harus memastikan kondisi lingkungan dan potensi dampak kegiatan. PUPR harus menguji kesesuaian lokasi dengan tata ruang yang berlaku. Sementara DPRD harus mengawal agar rekomendasi yang disiapkan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.

PT PUL juga perlu membuka data teknis dan peta rencana eksplorasi agar dapat dicocokkan dengan titik-titik sumber mata air yang ditemukan masyarakat.

Publik berhak mendapatkan kejelasan apakah terdapat kawasan lindung, kawasan resapan air, permukiman, atau kawasan transmigrasi yang bersinggungan dengan wilayah IUP PT PUL.

RDP lanjutan menjadi momentum untuk menguji keseriusan pemerintah daerah dan perusahaan dalam memberikan kepastian kepada masyarakat.

Investasi memang penting, tetapi perlindungan sumber air dan keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Sebab, ketika sumber air terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan satu desa, melainkan masyarakat lintas desa yang menggantungkan kehidupannya pada sumber air tersebut.(*)

banner 400x130

Pos terkait

banner 400x130