DIDUGA TAMBANG ILEGAL BEROPERASI DI SUNGAI KALAENA, EXCAVATOR KERUK SUNGAI, KEBUN WARGA RUSAK! LHI: APH DAN PEMKAB JANGAN TUTUP MATA

KITAINDONESIA.COM– Aktivitas pengerukan material yang diduga tidak mengantongi izin di aliran Sungai Kalaena, tepatnya di Desa Pertasi, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, menuai sorotan dan keresahan masyarakat. Sejumlah alat berat jenis excavator dilaporkan terlihat beroperasi di tengah aliran sungai pada Senin (16/11/2026).

Aktivitas tersebut bukan hanya memunculkan pertanyaan terkait legalitas kegiatan penambangan, tetapi juga menimbulkan dugaan kerusakan lahan perkebunan milik warga yang berada di sekitar lokasi aktivitas.

Salah seorang pemilik kebun berinisial A mengungkapkan keberatannya atas kondisi tersebut. Warga mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lahan yang diduga terdampak aktivitas pengerukan.

Selain persoalan lahan, masyarakat juga mengeluhkan debu dari kendaraan pengangkut material dan aktivitas alat berat yang beterbangan hingga memasuki lingkungan permukiman.

Menanggapi persoalan tersebut, Wahyu, Anggota Divisi Investigasi Lak Ham Indonesia (LHI), menilai aktivitas yang dikeluhkan masyarakat ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan dan pemeriksaan dari instansi berwenang.

Menurut Wahyu, aktivitas pengerukan di aliran sungai harus memiliki dasar perizinan yang jelas serta memenuhi ketentuan teknis, lingkungan hidup, dan perlindungan terhadap masyarakat sekitar.

“Jangan sampai sungai dikeruk, kebun masyarakat rusak, debu masuk ke rumah warga, sementara tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab. Kalau kegiatan ini memang memiliki izin, silakan dibuka kepada publik. Tetapi kalau tidak memiliki izin atau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas,” ujar Wahyu.

Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap aktivitas yang berlangsung di wilayah tersebut.

“APH dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur jangan tutup mata. Jangan menunggu persoalan semakin besar atau masyarakat mengalami kerugian lebih jauh baru kemudian turun melakukan pemeriksaan. Kepentingan masyarakat dan kelestarian sungai harus menjadi prioritas,” tegasnya.

LHI SOROTI LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB KERUSAKAN

Wahyu menegaskan, terdapat sejumlah persoalan yang harus mendapatkan kejelasan, di antaranya legalitas kegiatan pengerukan, kesesuaian lokasi dan peruntukan aktivitas, dampak terhadap kondisi aliran sungai, serta tanggung jawab atas dugaan kerusakan kebun masyarakat.

Menurutnya, instansi teknis terkait perlu melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, termasuk memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki perizinan yang dipersyaratkan dan telah memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan.

“Jangan hanya melihat ada atau tidaknya aktivitas alat berat. Periksa dokumennya, periksa dampaknya, dan dengarkan keterangan warga yang merasa dirugikan. Jangan sampai masyarakat harus menanggung dampak dari kegiatan yang legalitas maupun tanggung jawabnya belum jelas,” tambahnya.

PEMKAB LUWU TIMUR DAN APH DIMINTA BERTINDAK

Persoalan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya Dinas Lingkungan Hidup serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan dan pengelolaan sumber daya air.

Aparat penegak hukum juga diharapkan melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi aktivitas penambangan tanpa izin maupun dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, perlindungan atas lahan perkebunan, serta lingkungan yang aman dari dampak aktivitas usaha.

Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum. Apakah aktivitas pengerukan Sungai Kalaena tersebut telah sesuai ketentuan, atau justru terdapat pelanggaran yang selama ini luput dari pengawasan?

Sungai bukan milik segelintir pihak. Kebun masyarakat bukan untuk dikorbankan. Jangan biarkan hukum kalah oleh kepentingan ekonomi!(*)

banner 400x130

Pos terkait

banner 400x130