KITA INDONESIA.COM,– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya, khususnya melalui mekanisme perampasan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa setelah undang-undang tersebut disahkan, terdapat rencana pembentukan dua badan khusus yang memiliki fungsi berbeda dalam pelaksanaan perampasan aset.
Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset. Lembaga ini dirancang untuk mengelola aset hasil perampasan dan dipisahkan dari institusi penegak hukum guna menghindari konflik kepentingan.
Menurut Habiburokhman, pemisahan tersebut penting agar aparat penegak hukum tidak memiliki kepentingan langsung terhadap aset yang mereka sita atau rampas.
Kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini dirancang untuk mengawasi penerapan undang-undang agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan maupun aparat penegak hukum.
Habiburokhman menegaskan, keberadaan badan pengawas diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan, termasuk kemungkinan menjadikan instrumen perampasan aset sebagai alat penindasan maupun pemerasan.
Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota Dewan dalam rapat paripurna. Forum kemudian menyatakan setuju terhadap pengesahan rancangan undang-undang tersebut.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, publik kini menaruh harapan besar terhadap penguatan instrumen hukum dalam membongkar kejahatan korupsi, menelusuri hasil kejahatan, serta mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan aturan turunan, kelembagaan yang jelas, transparansi, serta pengawasan ketat agar kewenangan perampasan aset tidak menjadi instrumen kesewenang-wenangan.
UU ini diharapkan bukan sekadar menjadi produk legislasi, melainkan instrumen nyata untuk memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh para pelakunya.(*)








