KITA INDONESIA.COM,— Sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK). Sebagai tindak lanjut atas berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik, MUAK bersiap membawa pengaduan ke tingkat pusat melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).
Langkah tersebut direncanakan sebagai upaya mendorong pengawasan dan penegakan hukum terhadap sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Sekretaris Aliansi MUAK, Iskaruddin, yang akrab disapa Iskarlhi, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan surat pengaduan beserta materi pendukung yang akan disampaikan kepada kedua lembaga penegak hukum tersebut.
“Dalam waktu dekat, kami akan memasukkan surat pengaduan ke Kejaksaan Agung dan KPK RI. Kami sedang mempersiapkan materi serta dokumen pendukung yang diperlukan,” ujar Iskarlhi.
Ia menambahkan, MUAK belum akan membeberkan secara terperinci seluruh persoalan yang akan dilaporkan sebelum surat pengaduan tersebut resmi disampaikan.
“Terkait detail persoalan, nanti akan kami sampaikan setelah surat pengaduan kami masuk ke Kejaksaan Agung dan KPK RI. Kami ingin semua disampaikan secara terarah, berdasarkan materi dan dokumen yang kami siapkan,” tegasnya.
Menurut MUAK, penyampaian pengaduan ke tingkat pusat merupakan salah satu langkah untuk mendorong agar berbagai laporan dan dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian masyarakat dapat ditelaah secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
MUAK berharap, langkah tersebut mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Bagi MUAK, upaya pengawasan terhadap dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi harus disertai tindak lanjut yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rencana pengaduan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa MUAK akan terus mengawal persoalan-persoalan publik di Luwu Timur melalui jalur resmi, sembari menunggu perkembangan penanganan dari aparat penegak hukum.(*)
