Luwu Timur KITA INDONESIA.COM,– Rapat sosialisasi rencana kegiatan pengeboran yang dilakukan PT Prima Utama Lestari (PT PUL) di Desa Atue, Kecamatan Malili, Senin (21/9/2026), berujung penolakan dari sejumlah warga.
Kegiatan tersebut digelar di Kantor Desa Atue berdasarkan undangan Pemerintah Desa Atue yang ditujukan kepada sejumlah pihak, termasuk PT PUL, PT SIP, BPD, Babinkamtibmas, aparatur desa, kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat dan pemuda.
Namun, sejumlah warga yang mengaku tidak menerima undangan tetap mendatangi lokasi dengan membawa spanduk penolakan. Warga menilai forum tersebut hanya melibatkan masyarakat tertentu dan belum merepresentasikan masyarakat Desa Atue secara keseluruhan.
Warga kemudian menyampaikan keberatan dan meminta rapat dihentikan karena menilai pembahasan mengenai rencana kegiatan pertambangan seharusnya melibatkan masyarakat desa secara lebih luas.
Penolakan tersebut terutama berkaitan dengan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber air.
Desa Atue memiliki sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat dan salah satunya dikelola oleh PDAM Luwu Timur untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang mengaliri sejumlah desa di wilayah sekitarnya.
Selain sumber air, warga juga menyoroti keberadaan kawasan tambak di Desa Atue. Mereka khawatir aktivitas pertambangan di kawasan pegunungan dapat mempengaruhi kondisi lingkungan, kualitas air, serta keberlangsungan kawasan tambak yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat.
Meski demikian, warga juga menegaskan bahwa keberatan tersebut tidak berarti masyarakat menutup diri terhadap keberadaan PT PUL maupun investasi.
Masyarakat mengakui keberadaan perusahaan berpotensi membuka peluang pemberdayaan masyarakat, program sosial dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Namun, peluang ekonomi tersebut dinilai perlu berjalan seiring dengan jaminan perlindungan lingkungan, keberlanjutan sumber air dan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kegiatan.
Warga juga meminta agar setiap rencana kegiatan yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat dibahas secara terbuka dengan melibatkan masyarakat secara luas.
Menurut warga, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya mengenai keberadaan investasi, tetapi juga bagaimana memastikan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, sumber air dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta menyampaikan pendapat dapat berjalan secara berimbang.
Setelah penyampaian aspirasi dan pembentangan spanduk penolakan, rapat akhirnya tidak dapat dilanjutkan sebagaimana agenda awal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari manajemen PT Prima Utama Lestari (PT PUL) maupun Pemerintah Desa Atue terkait penolakan warga, termasuk mengenai pelaksanaan sosialisasi dan tuntutan masyarakat terkait perlindungan lingkungan serta sumber air.
Redaksi masih membuka ruang bagi pihak PT PUL dan Pemerintah Desa Atue untuk memberikan klarifikasi maupun tanggapan atas aspirasi yang disampaikan warga.(*)
