JAKARTA, kitaindonesia. Com, — Persoalan tata kelola partai politik, mahalnya ongkos politik, oligarki daerah hingga kualitas kepala daerah menjadi salah satu pembahasan dalam dialog Akbar Faizal bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.di Hambalang pada, 6 September 2026.
Dialog tersebut merupakan bagian dari program “Presiden Prabowo Menjawab” yang direkam di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, dan disiarkan melalui kanal Akbar Faizal Uncensored Sabtu, 19 September 2026.
Dalam diskusi itu, Akbar Faizal mengangkat persoalan mendasar dalam sistem politik, khususnya bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi partai dapat berpengaruh terhadap kualitas pemimpin yang kemudian menduduki jabatan publik.
Akbar menyoroti sejumlah persoalan yang disebutnya sebagai penyakit dalam partai politik, antara lain rusaknya sistem kaderisasi, pragmatisme politik, dominasi oligarki dan dinasti di daerah, lemahnya fungsi pendidikan politik serta persoalan pendanaan politik.
Menurut Akbar, persoalan tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kualitas kepala daerah yang terpilih.
Ia bahkan menyinggung adanya kepala daerah yang menurut pengalamannya belum memahami secara baik laporan keuangan daerah.
“Saya mengenal beberapa bupati yang bahkan untuk membaca laporan keuangan daerah saja enggak ngerti, Pak,” ujar Akbar dalam dialog tersebut.
Ongkos Politik dan APBD
Pembahasan kemudian mengarah pada tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah.
Dalam dialog tersebut, Prabowo menanggapi persoalan mahalnya biaya politik dan mengaitkannya dengan potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Media yang melaporkan dialog tersebut menyebut Prabowo mengungkap angka biaya politik yang sangat besar untuk pemilihan bupati maupun gubernur. Angka tersebut merupakan pernyataan yang disampaikan dalam dialog dan perlu dibaca sebagai klaim narasumber, bukan sebagai angka resmi biaya seluruh Pilkada di Indonesia.
Persoalan inilah yang kemudian dikaitkan dengan risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran daerah untuk menutup biaya politik.
Akbar mempertanyakan apakah APBD dapat berubah menjadi sumber pembiayaan kepentingan politik ketika ongkos mendapatkan kekuasaan terlalu tinggi.
Gagasan Pendidikan Prajabatan Kepala Daerah
Salah satu gagasan yang mencuat dalam diskusi adalah perlunya pendidikan atau kursus khusus bagi kepala daerah terpilih sebelum mereka menjalankan pemerintahan.
Gagasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman kepala daerah mengenai tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, regulasi, serta prinsip good governance.
Dalam materi diskusi yang beredar, muncul usulan agar pendidikan tersebut dilakukan secara intensif, bahkan disebut dapat berlangsung sekitar tiga bulan sebelum kepala daerah menjalankan tugas secara penuh.
Gagasan ini memiliki kaitan dengan pandangan Akbar sebelumnya mengenai pentingnya pembenahan rekrutmen dan kaderisasi politik. Pada 2024, Akbar juga pernah menyatakan bahwa kaderisasi partai harus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan agar menghasilkan kader yang memiliki kapasitas serta kompetensi.
Reformasi Partai Politik
Dialog Akbar dan Prabowo juga menempatkan reformasi partai politik sebagai salah satu bagian penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi.
Jika rekrutmen politik tidak berjalan berdasarkan kapasitas dan kaderisasi yang memadai, maka persoalan tersebut berpotensi terbawa ke dalam pemerintahan ketika kandidat terpilih menduduki jabatan publik.
Karena itu, pembenahan tidak hanya menyangkut individu kepala daerah, tetapi juga menyentuh mekanisme bagaimana seseorang direkrut, dicalonkan dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin daerah.
Pembahasan tersebut menjadi relevan bagi daerah-daerah yang memiliki APBD besar karena kepala daerah memegang kewenangan strategis dalam perencanaan pembangunan, penganggaran dan pengelolaan pelayanan publik.
Dialog tersebut pada akhirnya memperlihatkan satu persoalan besar: bagaimana memastikan proses politik menghasilkan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan pemilihan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengelola pemerintahan setelah terpilih.
Gagasan pendidikan khusus sebelum pelantikan menjadi salah satu opsi yang dibahas. Namun, implementasinya tentu membutuhkan kajian mengenai dasar hukum, mekanisme seleksi, kurikulum, lembaga penyelenggara dan hubungannya dengan kewenangan kepala daerah hasil pemilihan.(*)
