Bupati Tinjau Proyek Jalur Dua Rp56 Miliar, Wahyu LHI Soroti Dugaan Pembiaran Pelanggaran K3: Kejar Target, Penerapan Aturan Dipertanyakan

KITA INDONESIA.COM,– Kunjungan Bupati Luwu Timur, Irwan, ke lokasi pekerjaan drainase pembangunan Jalur Dua dengan anggaran sekitar Rp56 miliar menuai sorotan. Di tengah perhatian pemerintah daerah terhadap target penyelesaian proyek, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) justru memunculkan pertanyaan serius.Sorotan tersebut disampaikan Wahyu, Anggota Divisi Investigasi Lak Ham Indonesia (LHI) Kepada tim redaksi. Minggu 15 November 2026

Video kunjungan Bupati yang beberapa waktu lalu diunggah melalui akun Facebook Dinas Komunikasi dan Informatika SP Kabupaten Luwu Timur. Beberapa waktu lalu.

Foto : SC Postingan FB Dinas Kominfo SP Lutim.

Dalam narasi video tersebut, reporter Dinas Kominfo SP menjelaskan bahwa Bupati Irwan meninjau pekerjaan drainase di jalan poros untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai target dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Namun, dokumentasi video memperlihatkan sejumlah kondisi yang patut menjadi perhatian. Terlihat seorang pekerja melakukan penggalian secara manual di dalam saluran drainase tanpa helm keselamatan yang tampak. Area kerja juga memperlihatkan galian dengan sisi tanah terbuka, material batu, serta genangan air yang perlu diperhatikan dari aspek keamanan kerja.

Dalam dokumentasi yang sama, sejumlah rombongan peninjau terlihat mengenakan helm keselamatan, sementara pekerja yang melakukan aktivitas langsung di dalam galian tidak tampak mendapatkan perlindungan yang sama. Bahkan, aktivitas pekerjaan tetap berlangsung ketika Bupati berada di lokasi.

Dalam video yang dipublikasikan tersebut tidak terlihat adanya teguran maupun instruksi khusus terkait kondisi keselamatan pekerja. Situasi ini memunculkan pertanyaan sekaligus dugaan pembiaran terhadap pekerjaan yang diduga belum memenuhi standar K3.

“Ini yang menjadi pertanyaan kami. Bupati datang langsung untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Tetapi bagaimana dengan keselamatan pekerja? Apakah aspek K3 juga menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut? Jangan sampai progres pembangunan menjadi prioritas, sementara keselamatan orang-orang yang mengerjakannya justru terabaikan,” ujar Wahyu.

Menurutnya, persoalan K3 bukan hanya menyangkut penggunaan helm atau APD, tetapi juga penerapan sistem keselamatan konstruksi secara menyeluruh, termasuk keamanan galian, akses pekerja, pengamanan material, serta antisipasi risiko kecelakaan.

“Kalau dalam video terlihat pekerja berada di area galian tanpa APD yang tampak memadai, publik tentu berhak mempertanyakan pengawasannya. Di mana peran kontraktor, PPK, dan konsultan pengawas? Siapa yang memastikan keselamatan pekerja di lapangan?” tegasnya.

Kewenangan Pengawasan Pemerintah Daerah

Wahyu mengingatkan bahwa pengawasan keselamatan konstruksi memiliki landasan hukum. Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 5 dan Pasal 8 huruf c, mengatur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk penerapan Standar K4 (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi).

Selain itu, Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 mengatur Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), sedangkan UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi landasan perlindungan tenaga kerja.

Di tingkat daerah, Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 36 ayat (1), mengatur pembinaan penyelenggaraan ketenagakerjaan oleh Bupati.

“Artinya, pengawasan keselamatan konstruksi bukan sekadar formalitas. Pemerintah daerah memiliki kewenangan pengawasan sesuai ketentuan. Karena itu, kami mempertanyakan apakah pengawasan K3 pada proyek Jalur Dua ini benar-benar berjalan atau hanya sebatas pemenuhan dokumen administratif,” ungkap Wahyu.

Ia meminta kontraktor pelaksana, PPK, konsultan pengawas, dan instansi teknis memberikan penjelasan mengenai penerapan SMKK, penyediaan APD, serta tindak lanjut atas kondisi yang terlihat dalam video tersebut.

“Anggaran Rp56 miliar bukan angka kecil. Jangan hanya kualitas bangunan dan ketepatan waktu yang diperhatikan. Keselamatan pekerja juga harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Jangan hanya memastikan proyek selesai tepat waktu, tetapi lupa memastikan pekerjanya pulang ke rumah dengan selamat,” tutupnya.

LHI menilai dugaan pembiaran terhadap pekerjaan yang diduga tidak memenuhi standar K3 tersebut perlu mendapatkan klarifikasi dan evaluasi dari pemerintah daerah serta pihak pelaksana proyek.

Sebab, pembangunan tidak boleh mengejar ketepatan waktu dengan mengabaikan keselamatan manusia. Proyek boleh selesai sesuai target, tetapi keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.(*)

banner 400x130

Pos terkait

banner 400x130