AJAL LUTIM Surati Syahbandar Malili, Minta Transparansi Data Perkapalan dan Pengapalan Ore di Ussu

KITA INDONESIA.COM,– Aliansi Jaga Lingkungan Luwu Timur (AJAL LUTIM) resmi mengajukan permohonan informasi publik kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Malili terkait legalitas dan aktivitas perkapalan serta pengapalan ore melalui jetty PT Tizar Tirzia Trizardi.

Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor UPP Kelas III Malili selaku penyelenggara fungsi kesyahbandaran. AJAL LUTIM meminta keterbukaan data aktivitas kapal dan tongkang yang melakukan pemuatan maupun pengangkutan ore melalui jetty perusahaan tersebut.

Koordinator AJAL LUTIM, Hamrullah, menyampaikan bahwa permohonan informasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan sosial masyarakat untuk mendorong transparansi aktivitas pertambangan, kepelabuhanan, dan pelayaran di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam permohonannya, AJAL LUTIM meminta sejumlah informasi, di antaranya data kapal dan tongkang, tanggal pemuatan dan keberangkatan, pelabuhan asal dan tujuan, volume atau tonase ore, identitas pemilik kapal, serta perusahaan agen pelayaran.

Selain itu, AJAL LUTIM juga meminta informasi terkait penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Cargo Manifest, kelengkapan dokumen kapal, legalitas pembangunan dan pengoperasian jetty atau Terminal Khusus (Tersus), serta dokumen pemeriksaan dan pengawasan Syahbandar terhadap aktivitas pengapalan.

Perhatian khusus juga diarahkan pada pemeriksaan dokumen asal-usul ore, kesesuaian tonase muatan dengan dokumen pengangkutan, serta dokumen verifikasi pengangkutan dan penjualan mineral, termasuk Laporan Hasil Verifikasi (LHV) apabila menjadi bagian dari dokumen yang dikuasai atau diperiksa oleh pihak Syahbandar.

AJAL LUTIM mendasarkan permohonan tersebut pada sejumlah ketentuan, di antaranya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Minerba beserta perubahannya, serta UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta perubahannya.

Menurut AJAL LUTIM, keterbukaan informasi penting untuk memastikan aktivitas pengangkutan dan pengapalan hasil tambang berjalan sesuai ketentuan hukum, termasuk aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta administrasi kepelabuhanan.

AJAL LUTIM menegaskan bahwa permohonan tersebut bukan merupakan bentuk tuduhan terhadap pihak perusahaan, melainkan upaya memperoleh informasi resmi sebagai bahan pengawasan sosial dan kajian terhadap aktivitas pengapalan ore.

Surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, TNI AL, Polres Luwu Timur, Polairud Polda Sulawesi Selatan, serta Direksi PT Tizar Tirzia Trizardi.

AJAL LUTIM berharap UPP Kelas III Malili dapat memberikan tanggapan dan informasi sesuai mekanisme serta jangka waktu pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.(*)

banner 400x130

Pos terkait

banner 400x130