KITA INDONESIA.COM,– Sorotan warga terhadap kualitas pengaspalan jalan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, akhirnya mendapat respons dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
Setelah kondisi pekerjaan menjadi perbincangan publik, tim dari Dinas PUPR turun melakukan peninjauan lapangan bersama kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan Inspektorat.
Sebelumnya, hasil pengaspalan jalan tersebut menuai kritik warga. Pasalnya, lapisan aspal terlihat tipis, material agregat atau sertu masih tampak jelas, serta muncul pertanyaan mengenai penggunaan material batu pecah (cipping) dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Luwu Timur, Hendro, yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membenarkan adanya peninjauan tersebut saat dikonfirmasi ulang.
“Teman-teman dari dinas sudah tinjau ke lapangan bersama kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas serta Inspektorat,” ungkap Hendro.
Ia menjelaskan, untuk memastikan kualitas dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, pihaknya masih menunggu hasil uji mutu.
“Untuk kualitas dan kesesuaian spek masih menunggu uji mutu. Namun untuk estetikanya kami minta dibenahi dan dirapikan kembali,” jelasnya.
MUAK: JANGAN CUMA RAPIKAN TAMPILAN, TRANSPARANSI HASIL UJI MUTU HARUS DIBUKA!
Terpisah, Koordinator Aliansi Muak (Anti Korupsi), Hamrullah, menyoroti langkah peninjauan yang dilakukan Dinas PUPR bersama Inspektorat. Menurutnya, persoalan pengaspalan jalan tidak boleh berhenti pada pembenahan estetika semata.
“Jangan sampai yang dibenahi hanya tampilan luarnya, sementara persoalan kualitas dan spesifikasi teknis justru tidak pernah dijawab. Masyarakat tidak membutuhkan jalan yang sekadar terlihat hitam dan mulus, tetapi membutuhkan jalan yang benar-benar berkualitas dan tahan lama,” tegas Hamrullah.
Ia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan pekerjaan dilakukan sejak awal hingga muncul keluhan dari masyarakat.
“Kalau pekerjaan sudah sesuai spesifikasi, buktikan melalui hasil uji mutu. Kalau memang ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindakan perbaikan sesuai ketentuan kontrak. Jangan sampai uang rakyat dibayarkan untuk pekerjaan yang kualitasnya tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Hamrullah menegaskan bahwa Aliansi Muak mendesak Dinas PUPR dan Inspektorat membuka hasil pemeriksaan serta uji mutu pekerjaan kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui apakah pekerjaan tersebut benar-benar telah memenuhi spesifikasi teknis atau justru ditemukan penyimpangan.
“Muak mendesak transparansi, jangan ada yang ditutup-tutupi. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, harus ada tindakan nyata dan pertanggungjawaban dari pihak pengelola maupun pelaksana yang bertanggung jawab. Jangan hanya sebatas teguran atau perbaikan tampilan, sementara ketidaksesuaian kualitas dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan dievaluasi apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Setiap pekerjaan harus dipertanggungjawabkan sesuai kontrak dan aturan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi jalan baru, tetapi kualitas dan ketahanan konstruksinya justru dipertanyakan,” tutup Hamrullah.
Kini, publik menunggu hasil pemeriksaan Dinas PUPR dan Inspektorat, termasuk hasil uji mutu yang dijanjikan. Sebab, pengawasan proyek pemerintah bukan sekadar memastikan jalan selesai dikerjakan, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)








