KITA INDONESIA.COM – Situasi di Desa Atue, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mulai mengkhawatirkan menyusul munculnya dua kelompok masyarakat dengan sikap yang berseberangan terhadap rencana aktivitas pertambangan PT Prima Utama Lestari (PT PUL).
Dua kelompok tersebut memperlihatkan sikap yang kontras dalam waktu berdekatan. Pada 5 November 2026, kelompok pertama melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT PUL. Penolakan itu didasari kekhawatiran terhadap terganggunya sumber air bersih yang selama ini dikonsumsi masyarakat.
Bagi kelompok penolak, persoalan tersebut bukan semata-mata penolakan terhadap investasi, melainkan upaya menjaga lingkungan hidup dan melindungi sumber air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, hanya berselang satu hari, tepatnya 6 November 2026, muncul kelompok kedua yang menyatakan dukungan terhadap aktivitas pertambangan PT PUL dengan membentangkan spanduk dukungan.
Perbedaan sikap tersebut kemudian berkembang menjadi ketegangan di lapangan. Situasi memanas ketika kelompok pendukung mengawal alat berat menuju lokasi aktivitas, sementara kelompok penolak menghadang pergerakan alat berat tersebut, seperti yang beredar di media sosial (6/11).
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya benturan antarkelompok masyarakat apabila tidak segera ditangani secara serius.
JAKAM dan Sejumlah LSM Soroti Potensi Konflik Horizontal
Jaringan Aliansi dan Advokasi Masyarakat Luwu Timur (JAKAM LUTIM), MUAK, AJAL, LHI, JKM-LTI, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya menyatakan keprihatinan terhadap fenomena yang berkembang di Desa Atue.
Mereka menilai perbedaan pandangan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan merupakan hal yang harus dihormati. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi pertentangan fisik yang mengancam keselamatan warga.
Jika pemerintah daerah, aparat penegak hukum, DPRD, dan tokoh masyarakat tidak segera mengambil langkah mediasi, bukan tidak mungkin situasi ini berkembang menjadi konflik horizontal berkepanjangan.
Apabila konflik tersebut terus membesar, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Bahkan, PT PUL sendiri berpotensi menghadapi dampak sosial, operasional, dan keamanan akibat konflik yang tidak terselesaikan.
Pemerintah dan DPRD Diminta Segera Menjadi Penengah
JAKAM LUTIM bersama organisasi masyarakat sipil mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, aparat penegak hukum, dan DPRD Luwu Timur agar tidak menunggu sampai terjadi korban sebelum mengambil tindakan.
Pemerintah harus segera memfasilitasi dialog terbuka yang melibatkan kedua kelompok masyarakat, pemerintah desa, pihak PT PUL, serta organisasi masyarakat sipil.
Selain itu, perlu ada penjelasan terbuka mengenai aspek lingkungan, khususnya jaminan perlindungan sumber air bersih masyarakat, serta kepastian pemenuhan seluruh persyaratan perizinan dan dokumen lingkungan sebelum aktivitas pertambangan dilaksanakan. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan profesional. Tidak boleh ada intimidasi, tindakan provokatif, maupun kekerasan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapatnya.
Jangan Biarkan Masyarakat Atue Diadu Domba
Persoalan pertambangan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum, transparansi, dan dialog, bukan dengan memperhadapkan masyarakat yang memiliki kepentingan dan pandangan berbeda.
Investasi memang penting, tetapi keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketersediaan air bersih merupakan kepentingan publik yang tidak boleh dikorbankan.
JAKAM LUTIM, MUAK, AJAL, LHI, JKM-LTI, dan sejumlah LSM lainnya berharap pemerintah segera hadir sebelum ketegangan berubah menjadi konflik sosial yang lebih luas.
Jangan sampai masyarakat Atue menjadi korban dari konflik yang seharusnya dapat dicegah sejak awal. Pemerintah harus hadir sebagai penengah, bukan membiarkan masyarakat berhadapan satu sama lain.(*)
