KITA INDONESIA.COM– Pemadaman listrik bergilir yang terus menghantui masyarakat Kabupaten Luwu Timur selama berbulan-bulan mulai memantik desakan publik. Kali ini, Jaringan Pemuda Malili bersiap mendatangi PLN ULP Malili untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan terbuka atas buruknya kepastian pelayanan kelistrikan. Sesuai Rilis Resmi yang diterima tim media.Minggu 8 November 2026.
Kelompok masyarakat yang digagas Amir Asri, Ketua Forum Pemuda Pongkeru, tersebut berencana melayangkan surat resmi kepada Kepala PLN ULP Malili guna meminta audiensi dalam waktu dekat.
Langkah ini bukan sekadar ingin mendengar penjelasan teknis PLN. Jaringan Pemuda Malili ingin mengetahui sampai kapan masyarakat harus terus menanggung dampak pemadaman listrik yang berulang tanpa kepastian kapan kondisi kembali normal.
“Kami akan menyurat ke PLN ULP Malili atas nama Jaringan Pemuda Malili untuk meminta audiensi dengan Kepala ULP. Kami ingin mendengarkan langsung penjelasan pihak PLN. Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan tanpa mendapatkan kepastian,” tegas Amir.
Menurutnya, pemadaman listrik yang berlangsung dalam waktu panjang bukan lagi persoalan sepele. Dampaknya telah menyentuh kehidupan masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, aktivitas pendidikan, pelayanan publik, hingga keberlangsungan usaha kecil dan menengah.
Jangan Hanya Beri Alasan, Masyarakat Butuh Kepastian!
Sebelumnya, PLN menjelaskan bahwa pasokan listrik Sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) mengalami tekanan akibat menurunnya kemampuan produksi sejumlah pembangkit, khususnya PLTA Poso.
Berdasarkan informasi PLN, kemampuan pasok PLTA Poso pada 5 November 2026 hanya sekitar 200 megawatt (MW), jauh menurun dibandingkan kondisi normal yang mencapai 515 MW. Penurunan tersebut dikaitkan dengan keterbatasan ketersediaan air akibat fenomena El Niño.
Namun, penjelasan mengenai persoalan pasokan regional tidak serta-merta menjawab keresahan masyarakat Luwu Timur.
Pertanyaannya, bagaimana PLN mengantisipasi kondisi tersebut? Apa langkah konkret yang sudah dilakukan? Mengapa masyarakat harus terus menghadapi pemadaman berulang tanpa kepastian waktu pemulihan?
Jaringan Pemuda Malili menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan, bukan sekadar penjelasan umum mengenai gangguan sistem kelistrikan.
Kerugian Masyarakat Jangan Dianggap Angin Lalu
Persoalan yang lebih serius adalah dampak ekonomi akibat pemadaman berulang. Pelaku usaha kuliner, bengkel, toko, usaha pendingin, hingga berbagai sektor ekonomi lainnya harus menghadapi risiko terganggunya operasional.
Belum lagi potensi kerusakan perangkat elektronik dan peralatan usaha akibat gangguan kelistrikan.
Jangan sampai masyarakat hanya diwajibkan membayar tagihan listrik tepat waktu, sementara ketika pelayanan terganggu berulang kali, konsumen justru harus menanggung sendiri segala konsekuensinya.
Karena itu, Jaringan Pemuda Malili juga akan meminta PLN menjelaskan mekanisme pengaduan, prosedur klaim kerugian, serta kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
Enam Poin yang Akan Ditagih kepada PLN
Dalam audiensi tersebut, Jaringan Pemuda Malili akan meminta penjelasan mengenai:
- Apa penyebab utama pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berbulan-bulan di Luwu Timur?
- Bagaimana kondisi riil pasokan listrik dan kemampuan pembangkit yang menopang sistem Sulbagsel?
- Apa langkah konkret PLN untuk mengatasi defisit pasokan dan memulihkan pelayanan?
- Sampai kapan masyarakat harus menghadapi pemadaman bergilir? Adakah target waktu pemulihan yang jelas?
- Bagaimana tanggung jawab PLN dalam memberikan informasi dan memenuhi hak pelanggan?
- Bagaimana mekanisme pengaduan dan klaim bagi konsumen yang mengalami kerusakan peralatan maupun kerugian usaha akibat gangguan kelistrikan?
Jangan Biarkan Masyarakat Terus Menjadi Korban Ketidakpastian
Jaringan Pemuda Malili menegaskan bahwa persoalan listrik bukan hanya urusan teknis perusahaan penyedia energi. Listrik merupakan kebutuhan mendasar yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat.
Masyarakat tidak cukup hanya diberi tahu bahwa pasokan sedang mengalami gangguan. Mereka juga membutuhkan kepastian tentang solusi, langkah penanganan, dan batas waktu pemulihan.
Audiensi ini menjadi langkah awal untuk meminta keterbukaan dan pertanggungjawaban pelayanan dari PLN ULP Malili.
Jika persoalan ini terus berlarut tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin ketidakpuasan masyarakat akan semakin meluas.
Sebab, masyarakat bukan hanya membutuhkan penjelasan mengapa listrik padam. Masyarakat ingin tahu kapan listrik kembali normal dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pelayanan tersebut berjalan sebagaimana mestinya.(*)
