KITA INDONESIA.COM, – Kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menjadi perhatian. Kali ini, seorang guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Juarmi Djamil, A.Md., mengajukan keberatan administratif atas keputusan mutasi yang diterbitkan Bupati Luwu Timur.
Juarmi Djamil, yang sebelumnya bertugas di SMP Negeri 1 Towuti sebagai Guru Ahli Muda dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d), dipindahkan ke sekolah di wilayah Kecamatan Tomoni.
Keberatan tersebut disampaikan melalui surat tertulis kepada Bupati Luwu Timur dengan tembusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
Dalam surat keberatannya, Juarmi mempertanyakan dasar pertimbangan penerbitan keputusan mutasi yang menurutnya patut ditinjau kembali karena diduga tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dan profesional.
Ia menguraikan adanya dugaan pertimbangan subjektif yang berkaitan dengan persoalan pribadi serta proses penjatuhan disiplin yang menurutnya tidak didahului prosedur pemeriksaan yang semestinya.
Selain itu, Juarmi juga menilai kebijakan pemindahan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan.
Persoalkan Dasar Hukum dan Objektivitas Mutasi.
Dalam perspektif administrasi pemerintahan, mutasi ASN memang merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang.
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 mengatur bahwa mutasi harus memperhatikan kesesuaian kompetensi, pola karier, dan kebutuhan organisasi.
Pasal 191 PP tersebut juga mengatur bahwa mutasi dalam satu instansi daerah dilakukan oleh PPK setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
Sementara itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap keputusan pejabat pemerintahan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dengan demikian, persoalan yang perlu dijawab bukan semata-mata apakah Bupati memiliki kewenangan memindahkan pegawai, melainkan apakah kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dampak Sosial dan Ekonomi Keluarga
Selain mempersoalkan aspek administrasi dan hukum, Juarmi juga mengungkapkan bahwa pemindahan tempat tugas dari Towuti ke Tomoni menimbulkan konsekuensi sosial bagi keluarganya.
Dalam surat keberatan tersebut, ia menyebut adanya dampak terhadap kondisi kesehatan, stabilitas ekonomi, serta kehidupan rumah tangga akibat perubahan lokasi penugasan.
Menurutnya, kebijakan mutasi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan organisasi, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan sepanjang relevan dengan kepentingan kedinasan.
Bupati Diminta Meninjau Kembali Keputusan.
Melalui surat keberatannya, Juarmi meminta Bupati Luwu Timur untuk meninjau kembali dan membatalkan atau mencabut keputusan mutasan yang diterimanya pada 21 Oktober 2026.
Ia juga meminta agar dirinya dikembalikan ke unit kerja semula sesuai kompetensi dan domisili penugasannya.
Secara hukum, pengajuan keberatan administratif ini memiliki mekanisme sebagaimana diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
Regulasi tersebut memberikan ruang bagi PNS untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan PPK yang dianggap merugikan hak kepegawaiannya.
Kini, perhatian publik tertuju pada respons Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
Apakah keputusan mutasi tersebut telah melalui seluruh tahapan administrasi dan pertimbangan objektif sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan?
Pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar kebijakan mutasi ASN tidak menimbulkan persepsi bahwa kewenangan kepegawaian dapat digunakan berdasarkan pertimbangan subjektif.
Sebab, mutasi seharusnya menjadi instrumen penataan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan menjadi sarana tekanan terhadap pegawai.(*)
