LUWU TIMUR, kitaindonesia.Com,— Agenda reses anggota DPRD Luwu Timur kembali ramai diberitakan di media sosial hingga hari ini, (16/8). Berbagai kegiatan turun ke daerah pemilihan dipublikasikan, mulai dari penyerapan aspirasi pembangunan jalan, drainase, irigasi hingga berbagai kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Namun di tengah maraknya pemberitaan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana reses DPRD benar-benar menyerap persoalan masyarakat yang sedang menjadi sorotan di Kabupaten Luwu Timur?
Sejumlah persoalan sosial, lingkungan, konflik lahan dan dugaan penyimpangan anggaran justru nyaris tidak terlihat menjadi isu utama dalam pemberitaan kegiatan reses.
Padahal, sejumlah persoalan tersebut sedang menjadi perhatian masyarakat.
Salah satunya adalah persoalan masyarakat petani Laoli yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan di tengah kepentingan pembangunan dan proyek strategis nasional. Persoalan ini menyangkut bukan hanya tanah, tetapi juga nasib masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari lahan tersebut.
Pertanyaan publik kemudian mengarah kepada DPRD: di mana posisi wakil rakyat ketika masyarakat menghadapi persoalan seperti ini?
Apakah cukup hanya menyerap aspirasi soal jalan, drainase dan pembangunan fisik, sementara persoalan hak masyarakat atas lahan tidak menjadi perhatian serius?
Isu lingkungan juga dipertanyakan
Sorotan lain datang dari aktivitas perusahaan yang disebut masyarakat sebagai PT Tusar. Perusahaan tersebut dikabarkan telah beroperasi, sementara publik mempertanyakan kelengkapan dokumen lingkungan, termasuk dugaan belum adanya dokumen AMDAL.
Persoalan ini tentu membutuhkan verifikasi dan penjelasan resmi dari instansi berwenang. Namun justru di sinilah fungsi pengawasan DPRD seharusnya diuji.
DPRD memiliki ruang untuk meminta penjelasan pemerintah daerah, OPD teknis maupun pihak perusahaan apabila terdapat persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Jika masyarakat mempertanyakan legalitas lingkungan sebuah kegiatan, mengapa DPRD tidak tampil paling depan untuk memastikan persoalan tersebut terang?
Dugaan persoalan anggaran pun tak kalah penting
Tidak hanya persoalan sosial dan lingkungan. Sejumlah isu dugaan penyimpangan anggaran juga sempat menjadi perhatian publik Luwu Timur.
Mulai dari polemik pengadaan ambulans, pengadaan seragam sekolah, hingga persoalan pengadaan baju batik yang disebut-sebut melibatkan nilai anggaran besar.
Berbagai isu tersebut semestinya menjadi bahan bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan wakil rakyat yang hadir ketika agenda reses berlangsung. Masyarakat juga membutuhkan wakil rakyat yang berani bertanya ketika uang publik dipersoalkan, berani bersuara ketika lingkungan terancam, dan berdiri bersama masyarakat ketika hak mereka dipertaruhkan.
Publik mulai mempertanyakan kepekaan DPRD
Kondisi tersebut akhirnya memunculkan kritik terhadap tingkat kepekaan sosial anggota DPRD Luwu Timur.
Bukan berarti setiap anggota DPRD harus mengomentari setiap persoalan yang muncul. Namun ketika sebuah isu telah menjadi perhatian luas masyarakat, terutama yang menyangkut tanah, lingkungan, dugaan penyimpangan anggaran dan kepentingan publik, sikap diam justru dapat menimbulkan tanda tanya.
Publik berhak bertanya:
Apakah DPRD tidak mengetahui persoalan-persoalan tersebut?
Jika mengetahui, mengapa tidak terdengar suara pengawasan yang lebih kuat?
Apakah hasil reses benar-benar menggambarkan persoalan masyarakat atau hanya menjadi rutinitas seremonial untuk memenuhi agenda kelembagaan?
Pertanyaan tersebut semakin penting karena DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Jangan sampai reses hanya menjadi panggung seremonial
Reses seharusnya tidak berhenti pada foto bersama, menyerap daftar kebutuhan pembangunan, kemudian berakhir menjadi pemberitaan.
Reses semestinya menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar suara yang paling sulit didengar: suara rakyat.(*)
