MAKASSAR — Deklarasi damai yang justru berujung ricuh di Kota Makassar menuai sorotan keras dari Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Makassar. Peristiwa tersebut dinilai menjadi bahan evaluasi serius terhadap upaya aparat kepolisian, khususnya Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Sulawesi Selatan, dalam mengantisipasi potensi konflik dan menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
PTKP HMI Cabang Makassar menilai bahwa deklarasi damai seharusnya menjadi ruang untuk meredam ketegangan, membangun komitmen bersama, serta mencegah terjadinya benturan di tengah masyarakat. Namun, ketika kegiatan yang membawa semangat perdamaian justru berakhir ricuh, publik berhak mempertanyakan sejauh mana kesiapan, pemetaan potensi konflik, dan langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh aparat terkait.
“Ini menjadi catatan serius bagi Polda Sulsel, khususnya Dir Intelkam. Jangan sampai deklarasi yang membawa nama perdamaian justru berakhir dengan kericuhan. Publik tentu mempertanyakan bagaimana proses deteksi dini, pemetaan kerawanan, dan langkah pencegahan dilakukan sebelum kegiatan tersebut berlangsung,” tegas PTKP HMI Cabang Makassar.
Menurut PTKP HMI Cabang Makassar, menjaga kondusivitas tidak cukup hanya dengan menghadirkan aparat atau memfasilitasi kegiatan deklarasi. Dibutuhkan langkah konkret berupa deteksi dini, komunikasi antarpihak, pemetaan potensi kerawanan, serta strategi pengamanan yang mampu mencegah konflik sebelum berkembang menjadi kericuhan.
Jika kegiatan yang mengusung semangat damai saja tidak mampu berjalan kondusif, maka efektivitas langkah antisipasi aparat patut dievaluasi secara terbuka. Jangan sampai deklarasi damai hanya menjadi seremoni tanpa diikuti kesiapan pengamanan dan upaya nyata dalam mencegah benturan.
PTKP HMI Cabang Makassar mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan dan pengamanan kegiatan tersebut, termasuk meminta penjelasan dari jajaran Ditintelkam Polda Sulsel mengenai langkah deteksi dini dan mitigasi konflik yang telah dilakukan.
Selain itu, PTKP HMI Cabang Makassar meminta agar setiap dugaan kelalaian dalam pelaksanaan tugas diperiksa secara objektif dan profesional. Evaluasi harus didasarkan pada fakta di lapangan, bukan sekadar pernyataan normatif bahwa situasi telah terkendali.
Kota Makassar membutuhkan jaminan keamanan yang nyata, bukan sekadar slogan perdamaian. Aparat penegak hukum harus mampu memastikan bahwa setiap kegiatan yang bertujuan membangun perdamaian tidak justru berkembang menjadi sumber ketegangan baru.
“Kami meminta Kapolda Sulsel tidak menganggap persoalan ini sebagai hal biasa. Lakukan evaluasi secara terbuka, jelaskan langkah antisipasi yang telah dilakukan, dan pastikan ada perbaikan konkret. Perdamaian tidak cukup dideklarasikan, tetapi harus dijaga melalui kesiapan, tanggung jawab, dan tindakan nyata,” tutup pernyataan PTKP HMI Cabang Makassar.
Source : PTKP HMI CABANG MAKASSAR
