LUWU TIMUR, kitaindonesia. Com, — Pelaksanaan proyek pembangunan fisik di Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2026 mendapat sorotan dari Jaringan Aliansi dan Advokasi Masyarakat (JAKAM) Luwu Timur.
Sorotan muncul setelah sejumlah anggota DPRD Luwu Timur turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring terhadap proyek-proyek yang telah dianggarkan dalam APBD 2026. Namun, bukannya menemukan pekerjaan yang sedang berjalan untuk dipantau, para legislator justru mendapati sejumlah proyek belum menunjukkan aktivitas pekerjaan.
“Kami turun ke lapangan untuk memonitoring proyek yang berjalan dan kemudian untuk dilaporkan. Tapi kami pulang kosong. Apa yang mau dimonitor kalau proyeknya belum berjalan?” ungkap salah seorang anggota dewan, di bincang sore pinggir Danau Matano, 1 September 2026.
JAKAM menilai kondisi tersebut patut dipertanyakan. Sebab, anggaran pembangunan fisik tahun 2026 telah ditetapkan melalui proses penganggaran, sementara sejumlah pekerjaan juga telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.
“Kalau anggarannya sudah ditetapkan, programnya sudah ada, lalu apa yang menjadi masalah sehingga pekerjaan belum berjalan? Pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka,” tegas JAKAM.
Menurut JAKAM, keterlambatan pelaksanaan proyek bukan sekadar persoalan teknis. Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah kendalanya berada pada proses tender, administrasi kontrak, perencanaan teknis, pembebasan lahan, pengadaan, atau persoalan lainnya.
JAKAM juga mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan apabila anggota DPRD telah turun ke lapangan tetapi tidak menemukan pekerjaan yang dapat dimonitor.
Masyarakat membutuhkan pembangunan yang nyata, bukan hanya proyek yang tercantum dalam dokumen anggaran. Kalau sudah masuk APBD tetapi belum dikerjakan, pemerintah wajib menjelaskan kepada publik apa penyebabnya dan kapan pekerjaan dimulai.
Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara jelas proyek mana yang sudah berjalan, mana yang tertunda, dan apa penyebab keterlambatannya.
JAKAM menegaskan, pengawasan terhadap proyek APBD harus dilakukan secara serius karena menyangkut uang rakyat. Jika pekerjaan belum berjalan, maka pertanyaan utamanya bukan lagi bagaimana mengawasi progres, tetapi mengapa anggaran yang telah ditetapkan belum menghasilkan pekerjaan di lapangan.(*)
