LUWU KITA INDONESIA.COM,— Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dan sulitnya masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi akhirnya mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Luwu.
Kamis (10/9/2026) pagi, Pemkab Luwu menggelar rapat koordinasi khusus di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu. Pertemuan tersebut mempertemukan Bupati Luwu, Sekda, sejumlah OPD terkait, perwakilan seluruh SPBU se-Kabupaten Luwu serta pihak Pertamina Patra Niaga.
Pertemuan ini menjadi penting karena persoalan antrean BBM bersubsidi bukan lagi sekadar keluhan individu. Ketika antrean mengular, waktu masyarakat tersita dan BBM yang seharusnya mudah diakses justru sulit diperoleh, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana sebenarnya distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi berjalan di lapangan.
Pemerintah daerah pun tidak ingin persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut.
Dalam rakor itu, Pemkab Luwu menegaskan perlunya pembenahan tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, mulai dari ketersediaan pasokan hingga pengawasan di tingkat SPBU.
Bukan Sekadar Antrean, Pengawasan Dipertanyakan
Panjang atau pendeknya antrean memang dapat dipengaruhi banyak faktor. Namun, kondisi tersebut tetap membutuhkan penjelasan yang transparan, terutama ketika masyarakat berulang kali mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM bersubsidi.
Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada pengecekan administrasi. Aktivitas di lapangan harus benar-benar dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
Pemkab Luwu mendorong pengawasan lebih ketat di setiap SPBU untuk memastikan BBM bersubsidi diberikan kepada masyarakat yang memang berhak.
Apalagi, BBM bersubsidi merupakan barang yang mendapatkan intervensi negara. Artinya, distribusinya tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai persoalan bisnis, tetapi juga menyangkut kepentingan dan hak masyarakat.
SPBU Diminta Tidak Main Mata
Dalam pertemuan tersebut juga ditegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi oknum yang mencoba memainkan distribusi, kuota, maupun penyaluran BBM bersubsidi.
Jika nantinya ditemukan dugaan penimbunan, penyalahgunaan, atau praktik lain yang melanggar ketentuan, maka pemerintah bersama aparat penegak hukum diminta tidak ragu mengambil tindakan.
Pesannya jelas: BBM bersubsidi untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga didorong memastikan pasokan ke SPBU berjalan dengan baik sehingga persoalan kelangkaan tidak semakin memperpanjang antrean masyarakat.
Pemkab Janji Turun ke Lapangan
Rakor tersebut tidak boleh berhenti menjadi pertemuan seremonial di ruang pemerintahan.
Publik kini menunggu bukti konkret.
OPD terkait diminta melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi di lapangan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengetahui persoalan dari laporan atau pemberitaan, tetapi melihat langsung bagaimana antrean terjadi, bagaimana BBM disalurkan, serta apakah terdapat pola-pola penyaluran yang patut dicurigai.
Empat langkah menjadi perhatian utama dalam rakor tersebut:
- Merespons cepat keluhan masyarakat terkait antrean dan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi.
- Memperketat pengawasan di SPBU untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
- Memperkuat koordinasi Pemkab, Pertamina dan pengelola SPBU dalam menjaga pasokan serta distribusi.
- Menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk apabila ditemukan praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Kini bola berada di tangan pemerintah dan seluruh pihak terkait.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan sekadar rapat, pernyataan, maupun janji pengawasan. Yang dibutuhkan adalah BBM tersedia, antrean berkurang, distribusi transparan dan tidak ada pihak yang bermain di balik kelangkaan.
Jika setelah rakor ini antrean tetap panjang dan masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, maka pertanyaan publik tentu akan semakin keras:
Apa sebenarnya yang terjadi dengan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Luwu?
Dan yang lebih penting, siapa yang harus bertanggung jawab ketika hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi justru harus dibayar dengan antrean panjang dan ketidakpastian?(*)
