MAROS, Selasa 27 Oktober 2026— Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros menyatakan sikap bahwa kinerja Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Maros perlu dievaluasi secara menyeluruh. HPPMI Maros menilai pelibatan pemuda, dukungan terhadap organisasi kepemudaan, orientasi program, dan komunikasi dengan organisasi kepemudaan belum menunjukkan keberpihakan yang memadai. Karena itu, HPPMI Maros mendesak Bupati Maros menjalankan kewenangannya mengevaluasi kinerja pimpinan perangkat daerah tersebut.
Sikap itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) HPPMI Maros, Ikram Herdiansyach.
Pertama, HPPMI Maros menyoroti minimnya ruang partisipasi dan pelibatan pemuda dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Maros. Padahal, tema nasional peringatan ke-98 Hari Sumpah Pemuda, “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”, semestinya diterjemahkan menjadi ruang partisipasi yang nyata bagi pemuda di daerah. HPPMI Maros mempertanyakan sejauh mana Disparpora menjalankan perannya mengonsolidasikan organisasi kepemudaan, komunitas, pelajar, dan mahasiswa sebagai bagian penting dari agenda tersebut.
“Peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar upacara tahunan. Jika pemuda hanya hadir sebagai penonton dan bukan pelaku, maknanya berhenti di podium. Momentum ini harus memperkuat partisipasi, kepemimpinan, kreativitas, dan konsolidasi pemuda,” tegas Ikram.
Kedua, persoalan partisipasi itu berkaitan dengan dukungan. HPPMI Maros menilai dukungan terhadap inisiatif dan kegiatan organisasi kepemudaan belum memadai. Menurut penilaian dan pengalaman organisasi, selama Kepala Disparpora saat ini menjabat, dukungan yang memadai belum terlihat. Pola dukungan dan komunikasi pada masa kepala dinas sebelumnya, menurut pengalaman HPPMI Maros, berbeda dan lebih terasa manfaatnya bagi organisasi kepemudaan.
Ketiga, soal dukungan tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan. HPPMI Maros mempertanyakan orientasi program dan prioritas pembangunan kepemudaan: apakah pengembangan kapasitas pemuda sudah menjadi prioritas utama kebijakan Disparpora? Menurut HPPMI, perlu diperiksa kecenderungan perhatian publik yang lebih banyak tertuju pada kegiatan bersifat proyek atau administratif dibandingkan program yang langsung memperkuat kapasitas, kreativitas, kemandirian, dan kepemimpinan pemuda. Kebijakan kepemudaan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari seberapa jauh pemuda tumbuh karenanya. Karena itu, HPPMI Maros menuntut jawaban atas empat hal: indikator keberhasilan program, manfaat yang diterima pemuda, pemerataan akses kegiatan, dan capaian pembinaan organisasi kepemudaan.
Keempat, dan berkaitan erat dengan ketiga persoalan di atas, HPPMI Maros menyoroti lemahnya komunikasi, koordinasi, dan ruang dialog antara Disparpora dengan organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan tidak seharusnya dilibatkan hanya ketika pemerintah membutuhkan dukungan seremonial, tetapi harus menjadi mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. HPPMI Maros mendorong forum komunikasi rutin, pendataan organisasi kepemudaan, mekanisme penyampaian aspirasi, serta keterbukaan informasi mengenai program dan dukungan pemerintah terhadap kegiatan pemuda.
“Organisasi kepemudaan bukan pelengkap acara. Kami mitra strategis yang semestinya dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi. Dialog rutin dan keterbukaan informasi adalah hak pemuda, bukan sekadar kebaikan hati pemerintah,” lanjutnya.
Atas dasar itu, PP HPPMI Maros menegaskan bahwa evaluasi kinerja pimpinan perangkat daerah merupakan tanggung jawab Bupati Maros sebagai kepala pemerintahan daerah. Evaluasi bukan bentuk permusuhan, melainkan mekanisme wajar untuk memastikan setiap jabatan publik bekerja sesuai kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. HPPMI Maros meminta evaluasi menyeluruh tersebut mencakup:
• Pelibatan dan pemberdayaan pemuda.
• Keberpihakan program dan anggaran terhadap pengembangan kepemudaan.
• Kemitraan serta komunikasi dengan organisasi kepemudaan.
• Capaian program, transparansi, dan dampak nyata kegiatan.
• Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan kebutuhan pemuda Kabupaten Maros.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan target dan tanggung jawab jabatan tidak tercapai, HPPMI Maros meminta Bupati mempertimbangkan langkah kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pergantian pejabat apabila memang diperlukan. Terlepas dari hasil evaluasi, HPPMI Maros meminta perbaikan kebijakan kepemudaan segera dimulai, dari forum komunikasi rutin dan keterbukaan informasi hingga program yang langsung membina kapasitas pemuda.
“Kritik ini bukan serangan pribadi. Kami mempersoalkan kinerja, kebijakan, dan dampaknya bagi pemuda. Karena itu kami meminta evaluasi yang objektif, terbuka, dan terukur, lalu diikuti perbaikan kebijakan kepemudaan yang konkret,” Tutup Ikram.
