Luwu Timur KITA-INDONESIA.COM,—Ketua F-SPBI Luwu Timur yang juga Ketua Umum Jaringan Komunikasi Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM LTI), Amrullah, secara spontan menyambangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Luwu Timur pada Rabu (6/5/2026).
Kedatangan Amrullah, yang akrab disapa Ulla, disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Joni Patabi, dalam suasana santai di ruang diskusi “Ngopi Room” Disnaker.
Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumlah poin penting terkait tindak lanjut aksi May Day 2026 yang sebelumnya digelar di Luwu Timur.
Ulla menegaskan bahwa hasil aksi tersebut akan dibawa ke DPRD untuk dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami sudah layangkan surat ke DPRD, tinggal menunggu jadwal RDP. Ini bagian dari tindak lanjut perjuangan buruh setelah aksi May Day,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Ulla juga mendorong agar Disnaker melakukan evaluasi terhadap seluruh kontraktor mitra perusahaan, termasuk yang beroperasi di lingkar industri pertambangan.
Ia menyoroti masih banyaknya kontraktor dari luar daerah yang membawa tenaga kerja dari luar, sementara tenaga kerja lokal belum sepenuhnya diberdayakan.
“Tenaga kerja lokal di Luwu Timur ini banyak dan punya kemampuan. Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Ulla juga menyinggung terkait perizinan tenaga kerja, termasuk mekanisme penerbitan dokumen yang berpotensi mengurangi kesempatan bagi tenaga kerja lokal.
Ia juga mendorong adanya perhatian terhadap pemberdayaan kontraktor lokal serta masyarakat adat, khususnya komunitas di sekitar Danau Towuti seperti To Padoe, To Karonsi’e, dan To Tambe’e.
Isu lain yang turut disoroti adalah keberadaan pekerja harian lepas di sejumlah perusahaan, yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam aspek perlindungan dan kepastian kerja.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir perwakilan Humas PT HNI, yang juga menjadi bagian dari diskusi.
Kepada pihak perusahaan, Ulla menekankan pentingnya perhatian terhadap aspek lingkungan dan ketenagakerjaan.
“Hal yang penting juga adalah terkait AMDAL, karena dampak lingkungan ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, tenaga kerja asing harus sesuai ketentuan, dan penting menjaga nilai-nilai sosial serta budaya lokal,” ujarnya.
Ulla menyampaikan bahwa pihak Disnaker maupun perwakilan perusahaan telah menerima dan mencatat berbagai masukan sebagai bahan evaluasi ke depan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat komunikasi antara serikat pekerja, pemerintah, dan pihak perusahaan guna mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan di Luwu Timur. (*)
