Luwu Timur, kitaindonesia.Com, – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur mengungkap bahwa PT Tizar Tirzia telah melakukan pembangunan jetty (pelabuhan khusus), sarana pendukung pertambangan, serta kegiatan pengeboran sebelum seluruh dokumen perizinan dipastikan lengkap. Fakta tersebut mengemuka dalam RDPU yang digelar di ruang aspirasi DPRD Luwu Timur, Senin (27/7).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Muh. Rivaldi, didampingi Wakil Ketua Komisi III Badawi Ahmad, serta dihadiri anggota Komisi III dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
Dalam forum tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyampaikan bahwa hingga kini dokumen lingkungan yang menjadi kewenangan DLH belum diterima. Sementara Kepala Bappeda, Kamal Rasid, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan berada di pemerintah pusat, sehingga penempatan wilayah IUP terkadang tidak sesuai dengan RTRW kabupaten Luwu Timur.
Dalam rapat tersebut tidak menyinggung beredarnya dokumen IUP Operasi Produksi yang disebut ditandatangani Bupati Luwu Timur pada 19 Maret 2025. Padahal itu merupakan salah satu point yang terpenting.
Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Yusuf Pombatu, menyatakan bahwa berdasarkan penjelasan OPD, masih terdapat sejumlah dokumen yang perlu diperbaiki dan diklarifikasi.
“Kalau seluruh dokumen yang dipersyaratkan belum terpenuhi, sementara pembangunan jetty, sarana pendukung pertambangan, dan kegiatan pengeboran sudah berlangsung, maka legalitas aktivitas tersebut dapat diduga adalak Ilegal, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Yusuf Pombatu.
Komisi III DPRD Luwu Timur berencana menindaklanjuti hasil RDPU dengan meminta klarifikasi kepada Kementerian ESDM dan instansi terkait guna memastikan status perizinan PT Tizar Tirzia, termasuk legalitas pembangunan jetty dan kegiatan operasional perusahaan.(*)
