KITA INDONESIA.COM,— Kesulitan petani memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan. Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan pengisian solar menggunakan banyak jeriken dengan rekomendasi kelompok tani yang kemudian diangkut menggunakan mobil pikap.
Salah satu SPBU yang menjadi perhatian adalah SPBU Lopi di Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana. Warga menduga pengisian menggunakan sejumlah rekomendasi kelompok tani berlangsung berulang kali dan meminta mekanisme penyalurannya diperiksa.
“Kemarin saya ikut antre di SPBU Lopi. Banyak jeriken diisi, sementara pemiliknya memperlihatkan rekomendasi kelompok tani. Beberapa waktu lalu saya juga melihat satu orang membawa banyak rekomendasi. Jeriken-jeriken itu kemudian dinaikkan ke mobil pikap, jumlahnya sampai puluhan. Kami curiga solar itu dikumpulkan oleh pengepul. Ini yang perlu diperiksa,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan tersebut belum terverifikasi dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah pengisian serta penggunaan solar telah sesuai ketentuan.
Petani Tomoni Timur Mengaku Kesulitan Mendapatkan Solar
Keluhan serupa disampaikan seorang petani dari Kecamatan Tomoni Timur saat dikonfirmasi pada Rabu (28/10/2026). Ia mengaku memilih mengisi solar di SPBU Ussu karena kesulitan mendapatkannya di SPBU Lopi dan Tomoni.
“Susah memang kalau di Lopi sama Tomoni isi solar. Makanya kami hanya isi solar di SPBU Ussu dengan cara antre menggunakan mobil, untuk dipakai untuk mesin panen padi,” ungkap petani yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Keluhan ini memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan akses solar bersubsidi bagi petani yang membutuhkan BBM untuk kegiatan pertanian.
Klarifikasi Manajer SPBU Lopi
Menanggapi informasi masyarakat, Ketua Pelaksana Harian Lembaga Laksana Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI), Iskaruddin atau Iskarlhi, mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Manajer SPBU Lopi, Nur Salam, pada Selasa malam (27/10/2026).
Dalam keterangan yang disampaikan Iskarlhi kepada media, Nur Salam menjelaskan bahwa pihak SPBU memeriksa rekomendasi dan barcode dalam proses pengisian solar bersubsidi. Ia juga menjelaskan bahwa jeriken berisi solar diangkut menggunakan mobil pikap oleh pihak yang membawanya, dengan pengisian sekitar 30 hingga 60 liter secara bertahap, bergantung pada ketersediaan stok.
Menanggapi hal itu, Iskarlhi menilai pemeriksaan tidak cukup hanya berfokus pada rekomendasi dan barcode. Identitas penerima, keabsahan dokumen, jumlah BBM yang diambil, serta penggunaan akhirnya juga perlu dipastikan.
“Kalau satu orang membawa banyak rekomendasi atas nama kelompok tani yang berbeda, ini perlu ditelusuri. Harus dipastikan apakah rekomendasi benar-benar digunakan oleh petani yang berhak dan apakah solar tersebut sesuai peruntukannya,” ujar Iskarlhi.
LHI Desak Penelusuran Penyaluran Solar Subsidi
Iskarlhi menyebut pihaknya juga menerima informasi mengenai dugaan praktik serupa di SPBU lain di Luwu Timur. Muncul kekhawatiran bahwa solar bersubsidi berpotensi dikumpulkan untuk dijual kembali atau disalurkan kepada pihak yang tidak berhak. Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi.
Atas dasar itu, LHI mendesak Polres Luwu Timur untuk dan dinas terkait memeriksa penerbitan serta penggunaan rekomendasi kelompok tani, termasuk identitas penerima, volume pengisian, pihak yang mengangkut, dan tujuan akhir BBM. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
“Jangan sampai petani yang benar-benar membutuhkan solar justru kesulitan mendapatkannya, sementara penggunaan banyak rekomendasi menjadi pertanyaan masyarakat. Kami meminta persoalan ini diperiksa secara transparan dan berdasarkan bukti,” tegas Iskarlhi.
Ia menambahkan, apabila ditemukan penyimpangan, aparat harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
“Jika aparat tidak tegas dalam pengawasan dan penindakan, yakin dan percaya, masalah BBM subsidi tidak akan selesai sampai kapan pun,” tutupnya.(*)
