Luwu Timur, kitaindonesia.Com — Program pengadaan mobil ambulans di 27 desa yang didanai melalui Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia Tbk dengan nilai sekitar Rp6,8 miliar menuai sorotan. Program tersebut dinilai menyimpang dari hasil musyawarah desa yang sebelumnya telah menetapkan prioritas program desa.
Sejumlah pihak di lapangan menyebutkan bahwa rencana awal program pemberdayaan desa telah disepakati melalui forum musyawarah Desa. Namun, secara tiba-tiba program tersebut berubah menjadi pengadaan ambulans tanpa penjelasan yang memadai kepada masyarakat.
“Awalnya bukan ambulans yang dibahas. Tapi kemudian berubah begitu saja,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Saat dikonfirmasi, pihak eksternal PT Vale Indonesia Tbk yang mengetahui proses tersebut menyebut bahwa pelaksanaan program telah sesuai dengan prosedur operasional (PTO). Menurutnya, desa tetap dilibatkan dalam proses, termasuk dalam penentuan pihak ketiga sebagai penyedia barang.
“Secara prosedur disebutkan desa yang memilih vendor, dan yang dimenangkan adalah PT Malili Suplai Utama,” ungkap sumber tersebut.
Ia juga menyebut bahwa terdapat beberapa perusahaan yang ikut dalam proses tender, namun pada akhirnya hanya satu perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang.
Meski demikian, proses tender ini mulai menimbulkan tanda tanya. Sejumlah pihak menilai mekanisme pengadaan tidak dilakukan secara terbuka sebagaimana biasanya. Dalam praktik sebelumnya, proyek-proyek CSR perusahaan umumnya diumumkan secara transparan kepada publik.
“Biasanya ada pengumuman terbuka, tapi yang ini tidak terlihat. Ini yang menimbulkan kecurigaan,” kata sumber lain.
Penelusuran awal terhadap perusahaan pemenang, PT Malili Suplai Utama, juga menimbulkan pertanyaan lanjutan. Hingga kini, profil perusahaan tersebut, termasuk struktur kepemilikan dan pengurusnya, belum dapat diakses secara terbuka.
Di tengah situasi tersebut, berkembang pula kecurigaan di masyarakat bahwa proses tender diduga telah diatur sedemikian rupa sehingga mengarah pada kemenangan PT Malili Suplai Utama. Namun demikian, dugaan ini masih bersifat persepsi publik dan belum didukung bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Di sisi lain, informasi yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa perusahaan tersebut diduga dimiliki oleh Erwin Sandi, yang dikenal dekat dengan Bupati Luwu Timur. Namun informasi tersebut juga belum dapat dipastikan kebenarannya dan belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak terkait.
Menanggapi hal ini, kalangan aktivis dan organisasi masyarakat sipil mulai mendesak adanya audit terbuka terhadap program tersebut. Pengurus JAKAM Luwu Timur, Hisbullah, dalam pernyataannya di markas JAKAM, Selasa pagi (5 Mei 2026), menegaskan bahwa transparansi harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana CSR.
“Ini menyangkut dana publik dalam arti luas. Kami mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan ambulans ini, mulai dari perencanaan, mekanisme tender, hingga penunjukan pihak ketiga,” tegas Hisbullah.
Ia juga meminta agar pihak terkait, termasuk perusahaan dan pemerintah daerah, membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan program tersebut kepada publik.
“Kalau memang semua berjalan sesuai prosedur, tidak ada alasan untuk tidak membuka data. Justru keterbukaan itu penting untuk menjawab kecurigaan masyarakat,” tambahnya.
Desakan serupa juga datang dari sejumlah elemen masyarakat yang menilai bahwa audit independen perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana CSR.
Situasi ini mendorong berbagai pihak untuk meminta adanya penelusuran lebih lanjut terhadap proses tender dan penunjukan vendor, guna memastikan prinsip akuntabilitas dan keadilan tetap terjaga.
Transparansi dinilai menjadi kunci penting, mengingat dana CSR pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dikelola secara akuntabel dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.(*)
