Luwu Timur KITA-INDONESIA.COM, — Polemik pengadaan ambulans desa yang disebut bersumber dari dana CSR PT Vale Indonesia Tbk semakin melebar. Setelah sebelumnya disorot karena unit belum diterima desa meski pembayaran disebut telah berjalan, kini muncul dugaan persoalan pembayaran ke dealer hingga isu keterlibatan oknum anggota DPRD.
Informasi terbaru yang di kutip dari sejumlah media online menyebutkan, pihak dealer Daihatsu Luxio di Serpong mengaku telah menyiapkan puluhan unit kendaraan sejak Februari 2026. Namun hingga kini pembayaran disebut belum diselesaikan oleh pihak pemesan.
Supervisor TMS Daihatsu Serpong, Ratno Budiarto, mengatakan sebanyak 21 unit telah disiapkan jauh sebelum tenggat waktu pengadaan. Namun kendaraan belum dapat dikirim karena pembayaran belum lunas.
“Dari kami tidak ada kendala. Sejak Februari kami sudah siapkan 21 unit. Barangnya ada semua. Tapi belum dibayarkan,” ujar Ratno.
Ratno juga mengaku kehilangan komunikasi dengan Erwin R Sandi yang disebut sebagai pihak pemesan ambulans. Menurutnya, komunikasi terakhir hanya melalui seorang perantara bernama Herlina Andriani Haris.
Yang menjadi perhatian, Ratno mengaku memperoleh informasi bahwa dana dari pihak perusahaan disebut telah ditransfer ke vendor.
“Kami juga dikonfirmasi bahwa uangnya sudah ditransfer ke vendor. Tapi sampai sekarang pembayaran ke dealer belum selesai,” ungkapnya.
Selisih Harga dan Isu DPRD
Polemik lain muncul setelah adanya dugaan perbedaan harga unit ambulans. Dalam dokumen pemesanan (PO), harga satu unit disebut sekitar Rp 230 juta. Namun pihak dealer mengaku harga kendaraan hanya berada di kisaran Rp 199 juta per unit.
Perbedaan nilai tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi penggunaan anggaran dan dugaan adanya komponen biaya lain yang belum dijelaskan secara terbuka.
Di tengah polemik itu, mulai berkembang isu adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam proses pengadaan ambulans tersebut. Informasi ini masih berupa dugaan dan belum mendapat penjelasan resmi dari pihak terkait.
Namun isu tersebut semakin memperkuat desakan publik agar aparat penegak hukum melakukan penelusuran menyeluruh terhadap proses pengadaan, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat.
Vendor Disebut Sulit Dihubungi
Di sisi lain, sosok Erwin R Sandi yang disebut menangani pengadaan ambulans dikabarkan sulit dihubungi. Kondisi ini menambah keresahan desa-desa yang hingga kini belum menerima unit ambulans meski pembayaran disebut telah dilakukan sejak awal tahun 2026.
Sementara informasi mengenai keberadaan sebagian unit di wilayah Luwu Timur juga belum menjawab substansi persoalan karena kendaraan belum diserahkan secara resmi ke desa penerima.
LHI: Harap APH Jangan Diam
Lak Ham Indonesia (LHI) menilai situasi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata.Jumaing, anggota Divisi Investasi LHI, menyebut semakin banyak kejanggalan yang muncul dalam proses pengadaan ambulans tersebut.
“Kalau memang dana sudah dibayarkan, kenapa dealer mengaku belum menerima pelunasan? Ini harus dibuka secara terang,” tegas jumaing.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu segera turun tangan untuk menelusuri:
Aliran dana pengadaan
Mekanisme pembayaran vendor
Dugaan selisih harga unit
Dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu
“Jangan sampai anggaran desa pemberdayaan yang bersumber dari CSR justru menimbulkan persoalan hukum baru. APH harus bertindak agar semuanya terang,” ujarnya.
Hingga kini, publik masih menunggu penjelasan resmi dari seluruh pihak terkait, termasuk PT Vale Indonesia Tbk, pemerintah daerah, vendor pengadaan, maupun pihak-pihak yang namanya mulai dikaitkan dalam polemik pengadaan ambulans desa tersebut.(Dm/*)
