Luwu Timur, kitaindonesia.com — Polemik pengadaan unit ambulans dari dana CSR PT Vale terus memicu perhatian publik di Luwu Timur. Di tengah munculnya seruan aksi unjuk rasa dari kelompok masyarakat anti korupsi, berkembang pula dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak berpengaruh dalam proses pengadaan tersebut.
Sejumlah kepala desa yang dihubungi melalui sambungan telepon mengaku hanya mengikuti arahan dalam proses yang berjalan. Mereka menyebut keputusan terkait pengadaan ambulans bukan sepenuhnya berasal dari pemerintah desa.
“Ini digerakkan dari atas, kami hanya mengikuti perintah,” ujar salah seorang kepala desa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pernyataan serupa disebut juga disampaikan oleh beberapa kepala desa lain saat dimintai keterangan terkait mekanisme pengadaan ambulans yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
Di sisi lain, kelompok yang mengatasnamakan “Aliansi MUAK (Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi)” mulai menyerukan aksi terbuka pada 18 Mei 2026. Dalam poster yang beredar luas di media sosial, massa aksi mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan pengadaan ambulans dana CSR PT Vale secara transparan.
Aksi tersebut direncanakan berlangsung di empat titik, yakni Kantor Polres Luwu Timur, Kejaksaan Negeri Luwu Timur, DPRD Luwu Timur, dan Kantor Bupati Luwu Timur.
Selain dugaan persoalan pengadaan, publik juga mulai menyoroti informasi terkait keterlambatan distribusi unit ambulans kepada desa penerima. Sebagian masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan dana CSR yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam isu tersebut, termasuk mengenai dugaan adanya arahan dari pihak tertentu dalam proses pengadaan ambulans.
Meski demikian, seluruh informasi yang berkembang saat ini masih bersifat dugaan dan belum dibuktikan melalui proses hukum. Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sambil menunggu klarifikasi resmi dan langkah aparat penegak hukum.(*)
