Makassar KITA INDONESIA.COM,– Aliansi masyarakat Loeha Raya secara resmi memboikot kehadiran dalam Eastern Indonesia International Conference on Energy Transition and Critical Minerals yang digelar di Universitas Hasanuddin (Unhas). Sebagai bentuk penegasan sikap, aliansi menggelar konferensi pers di Kopitiam Makassar, Selasa (14/7), bertajuk
“Mendengar Suara Warga: Ekstraksi Mineral Kritis dan Krisis Legitimasinya.”
Konferensi pers tersebut dihadiri perwakilan masyarakat terdampak, organisasi masyarakat sipil, serta jaringan pendamping yang selama ini mengawal perjuangan masyarakat Loeha Raya dalam menolak ekspansi pertambangan.
Ketua Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, Ali Kamri Nawir, menegaskan bahwa keputusan membatalkan kehadirannya sebagai pembicara dalam konferensi internasional tersebut bukanlah penolakan terhadap dialog maupun dunia akademik.
Menurutnya, masyarakat menolak hadir karena tidak ingin keberadaan mereka hanya dijadikan simbol bahwa forum telah melibatkan warga, sementara substansi tuntutan masyarakat tidak memperoleh jaminan untuk ditindaklanjuti.
“Kami sengaja membuat konferensi pers agar publik mengetahui alasan kami tidak menghadiri forum tersebut. Kami tidak ingin kehadiran masyarakat dipakai sebagai bukti bahwa forum ini telah mewakili suara warga, sementara persoalan mendasar yang kami perjuangkan belum pernah dijawab,” tegas Ali Kamri.
Ali Kamri mengungkapkan, dirinya semula dijadwalkan menjadi salah satu pembicara yang akan menyampaikan ancaman ekspansi pertambangan terhadap pertanian, perkebunan, sumber air, dan ruang hidup masyarakat Loeha Raya. Namun setelah melakukan pembahasan bersama masyarakat, diputuskan untuk membatalkan kehadiran.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan sekadar diberi kesempatan berbicara, melainkan adanya ketimpangan posisi antara masyarakat dengan perusahaan.
Ia juga menyoroti hubungan kelembagaan antara Universitas Hasanuddin dan PT Vale Indonesia yang menurut masyarakat belum pernah dijelaskan secara terbuka. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan krisis kepercayaan sehingga kampus belum dapat dipandang sebagai ruang yang benar-benar netral dalam konflik antara masyarakat dan perusahaan.
“Masalah kami bukan sekadar diberi mikrofon. Yang kami tuntut adalah ruang yang setara, independen, dan mampu memastikan suara masyarakat memengaruhi keputusan, bukan hanya menjadi pelengkap acara,” ujarnya.
Ali Kamri menilai selama ini masyarakat sering dihadirkan dalam forum-forum besar hanya sebagai pelengkap legitimasi, sementara arah pembahasan, rekomendasi hingga hasil akhirnya tetap ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuatan politik, ekonomi dan kelembagaan lebih besar.
“Kami menolak partisipasi semu. Kami tidak ingin masyarakat hanya dijadikan pajangan untuk memperkuat citra bahwa forum ini inklusif, sementara keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh pihak lain,” katanya.
Sementara itu, Ketua Jaringan Koalisi Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM LTI), Amrullah, yang turut hadir dalam konferensi pers, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap masyarakat Loeha Raya.
Menurut Amrullah, masyarakat Towuti melalui JKM LTI juga memilih tidak menghadiri forum hilirisasi tersebut karena berpandangan bahwa perjuangan masyarakat terdampak harus tetap independen dan tidak boleh dijadikan alat legitimasi.
“Kami sebagai masyarakat Towuti melalui JKM LTI juga enggan menghadiri pertemuan tersebut. Kami mendukung penuh masyarakat Loeha Raya dan seluruh aliansi untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak petani di Loeha Raya. Perjuangan ini bukan hanya milik Loeha Raya, tetapi juga menjadi kepentingan seluruh masyarakat yang ingin mempertahankan ruang hidupnya,” tegas Amrullah.
Ia menambahkan, JKM LTI berharap pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan benar-benar mendengar suara masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan wilayah yang menjadi target ekspansi pertambangan, bukan sekadar menghadirkannya sebagai pelengkap dalam forum diskusi.
Menutup konferensi pers, Ali Kamri kembali menegaskan bahwa masyarakat Loeha Raya tetap membuka ruang dialog, namun menolak menjadi legitimasi bagi forum yang menurut mereka belum mampu menjamin independensi, transparansi, dan kesetaraan bagi masyarakat terdampak.
“Kami tidak menolak dialog. Kami menolak menjadi legitimasi bagi dialog yang pembicaranya dimonopoli oleh para pendukung tambang,” pungkas Ali Kamri.(*)
