Luwu Timur KITA INDONESIA.COM,— Sejumlah warga Langkea Raya dan Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, mempertanyakan penyelesaian kompensasi lahan yang hingga kini disebut masih belum seluruhnya dibayarkan.
Sorotan warga mencuat setelah adanya informasi bahwa PT Vale Indonesia mengajak Camat Towuti bersama sejumlah kepala desa melakukan kunjungan ke Bogor beberapa waktu lalu.
Bagi warga, persoalannya bukan semata-mata mengenai kunjungan tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah prioritas, sebab ketika sebagian masyarakat masih menunggu kepastian kompensasi atas lahan yang disebut terdampak tumpahan minyak, pemerintah kecamatan dan sejumlah pemerintah desa justru dikabarkan mengikuti agenda bersama perusahaan di luar daerah.Selasa 18 Agustus 2026
“Kami tidak mempersoalkan kalau pemerintah atau kepala desa memiliki agenda ke luar daerah. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, kenapa ketika masih ada warga yang kompensasi lahannya belum selesai dibayarkan, justru muncul agenda bersama perusahaan ke Bogor?” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Warga Minta Persoalan Kompensasi Jangan Dianggap Selesai
Menurut warga, persoalan kompensasi tidak semestinya dianggap selesai hanya karena sebagian masyarakat telah menerima pembayaran.
Masih adanya warga yang menunggu, kata mereka, menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan tersebut belum sepenuhnya tuntas.
“Yang kami takutkan, persoalan ini justru dianggap selesai karena sebagian warga sudah menerima pembayaran. Padahal masih ada warga Langkea Raya dan Matompi yang menunggu. Jangan sampai yang belum menerima justru dilupakan,” katanya.
Warga meminta PT Vale memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status kompensasi, termasuk berapa jumlah lahan yang telah dibayarkan dan berapa yang masih dalam proses.
“Kalau kompensasi memang sudah diverifikasi, kapan dibayarkan? Kalau belum bisa dibayarkan, apa alasannya? Kami tidak menuduh siapa-siapa. Kami hanya meminta transparansi,” ujarnya.
Camat dan Kades Diminta Tetap Memprioritaskan Warga
Keberangkatan Camat Towuti dan sejumlah kepala desa ke Bogor bersama PT Vale juga menjadi perhatian masyarakat.
Warga menilai pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan persoalan masyarakat di wilayahnya mendapatkan perhatian, termasuk persoalan kompensasi lahan.
«“Kami berharap pemerintah jangan hanya mendampingi perusahaan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Kami juga ingin pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan kepastian atas hak mereka,” tutur warga tersebut.»
Menurutnya, apabila terdapat kendala dalam pembayaran kompensasi, pemerintah semestinya dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan perusahaan untuk mendorong penyelesaian.
“Kalau benar pemerintah dan sejumlah kepala desa diajak ke Bogor, kami berharap agenda tersebut juga tidak melupakan persoalan masyarakat di kampung. Sebelum jauh-jauh pergi, sebaiknya persoalan warga yang masih menggantung diselesaikan dulu atau setidaknya diberikan kepastian,” katanya.
Bukan Menuduh, Warga Minta Transparansi
Sorotan warga terhadap agenda tersebut bukan berarti menuduh telah terjadi pelanggaran atau konflik kepentingan.
Namun, transparansi dinilai penting untuk mencegah munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat.
Warga berharap pemerintah maupun perusahaan menjelaskan secara terbuka tujuan kunjungan ke Bogor, siapa saja yang ikut, agenda yang dilakukan, serta sumber pembiayaan kegiatan tersebut.
Keterbukaan dinilai penting karena agenda tersebut melibatkan unsur pemerintahan dan perusahaan, sementara pada saat yang sama masih terdapat persoalan kompensasi warga yang belum sepenuhnya diselesaikan.
PT Vale Diminta Berikan Kepastian
Warga juga meminta PT Vale Indonesia tidak hanya memberikan penjelasan secara umum, tetapi menyampaikan perkembangan penyelesaian kompensasi secara konkret.
Jika masih terdapat perbedaan data, proses verifikasi, maupun persyaratan administrasi yang menyebabkan pembayaran belum dilakukan, warga berharap hal tersebut disampaikan secara terbuka.
Sebab bagi masyarakat, kompensasi tersebut bukan sekadar persoalan nominal.
Lahan berkaitan langsung dengan sumber penghidupan dan hak masyarakat yang membutuhkan kepastian.
Karena itu, warga Langkea Raya dan Matompi berharap penyelesaian kompensasi menjadi perhatian bersama dan tidak berlarut-larut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari PT Vale Indonesia maupun Pemerintah Kecamatan Towuti mengenai jumlah kompensasi lahan yang masih tertunda, alasan belum terbayarkan, serta tujuan dan pembiayaan agenda kunjungan ke Bogor.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Vale Indonesia, Camat Towuti, kepala desa yang ikut dalam agenda tersebut, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara berimbang.(*)
