KITA INDONESIA. COM, – Pemadaman listrik yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Selasa (10/11/2026), di wilayah kelurahan Malili, menuai keluhan masyarakat. Pelanggan mulai mempertanyakan hak mereka setelah pemadaman berlangsung berjam-jam tanpa kepastian pemulihan listrik.
Informasi jadwal pemadaman beredar melalui status WhatsApp, yang menyebutkan listrik akan padam mulai pukul 13.00 hingga 16.00 WITA.
Kondisi ini memunculkan tuntutan masyarakat agar PT PLN memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab pemadaman, kepastian waktu normalisasi, serta tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan.
Pengurus Jaringan Koalisi Aktivis Masyarakat Luwu Timur (JAKAM) Luwu Timur, Rizal Kadir, dengan tegas meminta pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut.
Menurut Rizal, PLN harus menjelaskan secara terbuka alasan pemadaman dan memastikan apakah pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar mutu pelayanan kepada pelanggan.
“Jangan masyarakat hanya dituntut membayar rekening listrik atau membeli token tepat waktu, sementara ketika pelayanan terganggu, masyarakat tidak mendapatkan kepastian. Pemerintah dan DPRD harus turun tangan meminta penjelasan resmi kepada PLN,” tegas Rizal.
Ia juga menilai persoalan pemadaman listrik bukan sekadar gangguan teknis, tetapi menyangkut hak masyarakat sebagai konsumen. Dampaknya dirasakan langsung oleh rumah tangga, pelaku usaha, hingga pelayanan publik.
JAKAM: Jangan Abaikan Hak Kompensasi Pelanggan
JAKAM turut mengingatkan bahwa hak pelanggan atas kompensasi telah diatur dalam regulasi ketenagalistrikan, termasuk Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Regulasi tersebut mengatur tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan pemberian kompensasi apabila realisasi pelayanan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
Karena itu, PLN diminta transparan menjelaskan perhitungan lama gangguan, standar mutu pelayanan yang berlaku, serta mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang memenuhi persyaratan.
JAKAM menegaskan bahwa kompensasi bukan sekadar kemurahan hati perusahaan, melainkan bagian dari kewajiban pelayanan yang memiliki dasar regulasi.
DPRD Diminta Panggil PLN
Selain meminta penjelasan resmi dari PLN, JAKAM mendesak DPRD Luwu Timur menjalankan fungsi pengawasannya dengan meminta klarifikasi kepada pihak PLN.
Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, mulai dari penyebab pemadaman, kepastian normalisasi, frekuensi gangguan listrik, hingga pemenuhan hak kompensasi pelanggan.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban gangguan pelayanan tanpa ada evaluasi. DPRD harus hadir membela kepentingan masyarakat. Panggil PLN dan minta penjelasan terbuka,” tegas Rizal.
JAKAM berharap persoalan ini tidak berhenti sebagai keluhan sesaat. PLN harus memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
Sebab, masyarakat bukan hanya berkewajiban membayar listrik, tetapi juga berhak mendapatkan pelayanan listrik yang layak dan kepastian atas hak-haknya sebagai pelanggan.(*)
