KITA INDONESIA.COM,– Perkembangan penanganan dugaan kasus pengadaan Seragam Batik Juara di Kabupaten Luwu Timur mulai menjadi perhatian. Setelah beredar informasi bahwa perkara tersebut telah memasuki tahap penyelidikan (Lidik) di Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Luwu Timur, Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia (LHI) meminta penyidik memperluas penelusuran terhadap seluruh rantai distribusi pengadaan tersebut.
Wahyu, Divisi Investigasi LHI, menegaskan bahwa penyidik perlu menelusuri seluruh jalur distribusi Seragam Batik Juara, termasuk dugaan penyaluran kepada aparat pemerintah desa.
Menurutnya, berdasarkan informasi dan temuan yang diperoleh LHI, distribusi Seragam Batik Juara diduga juga telah tersalurkan kepada sejumlah aparat pemerintah desa.
“Kami meminta penyidik menelusuri sampai ke mana saja seragam tersebut disalurkan, siapa yang menerima, atas dasar apa penyaluran dilakukan, dan siapa pihak yang bertanggung jawab,” tegas Wahyu.
Ia menilai, informasi mengenai dugaan penyaluran seragam kepada aparat pemerintah desa merupakan salah satu aspek penting yang perlu diklarifikasi dan didalami oleh penyidik.
Jika benar terdapat distribusi di luar peruntukan awal program, maka harus ditelusuri dasar kebijakan, mekanisme penyaluran, sumber anggaran, serta pihak yang mengambil keputusan.
“Penelusuran jangan hanya berhenti di tingkat SKPD atau dinas. Penyidik juga perlu menjangkau desa-desa di Luwu Timur untuk memastikan apakah seragam tersebut disalurkan kepada aparat pemerintah desa, siapa penerimanya, dan apa dasar penyalurannya. Jangan sampai ada jalur distribusi yang luput dari pemeriksaan,” lanjutnya.
LHI Soroti Rantai Distribusi dan Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan
Wahyu juga menyampaikan bahwa kajian investigasi LHI tidak hanya menyoroti proses pengadaan, tetapi juga mencakup mekanisme distribusi, ketepatan sasaran penerima, penggunaan anggaran, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan.
Menurutnya, penyidik perlu menelusuri hubungan antara perencanaan program, pelaksanaan pengadaan, pihak penyedia, pejabat yang memiliki kewenangan, hingga pihak-pihak yang menerima hasil pengadaan, termasuk di lingkungan pemerintah desa.
LHI berpandangan bahwa penelusuran menyeluruh terhadap rantai distribusi penting dilakukan agar penanganan perkara mampu mengungkap apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Jangan Ada Mata Rantai yang Terlewat
LHI berharap informasi mengenai peningkatan penanganan perkara ke tahap penyelidikan menjadi momentum bagi Polres Luwu Timur untuk mengungkap persoalan Seragam Batik Juara secara menyeluruh.
Bagi LHI, transparansi penggunaan anggaran publik harus menjadi perhatian utama. Apalagi, program tersebut menggunakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami menghormati proses hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, setiap informasi dan temuan investigasi harus menjadi bahan yang dapat diklarifikasi serta didalami. Jangan sampai ada mata rantai distribusi yang terlewat,” tutup Wahyu.
LHI menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut melalui investigasi, kajian, dan kontrol sosial hingga terdapat kejelasan hukum.
Uang negara harus tepat sasaran. Jika ada penyimpangan, ungkap secara terang dan pertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.(*)








