Soppeng — Harapan besar masyarakat kembali tertuju kepada Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinannya benar-benar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Salah satu persoalan yang masih menjadi sorotan publik adalah penataan dan pembangunan kembali Pasar Sentral Cabbenge, yang hingga kini belum rampung sepenuhnya. Dalam perjanjian kerja sama tahun 2003 antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan pihak pengembang, disebutkan kewajiban pembangunan Pasar Sentral Cabbenge, Terminal Cabbenge, UPTD Pasar, Musholla, serta pelataran bagi pedagang kaki lima. Namun sebagian fasilitas tersebut belum terwujud hingga saat ini.
Meski pembangunan Pasar Cabbenge telah dilakukan serah terima dari pihak pengembang kepada Pemkab Soppeng pada tahun 2016, sejumlah indikasi penyimpangan dalam prosesnya disebut masih menjadi tanda tanya.
Bahkan, laporan dugaan penyimpangan pembangunan pasar tersebut yang telah disampaikan oleh Lembaga Kajian Advokasi HAM Indonesia (LHI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) pada tahun 2025 dikabarkan masih dalam proses tindak lanjut.
Masyarakat berharap Bupati H. Suwardi Haseng mampu mengambil langkah tegas untuk menuntaskan persoalan hukum apabila memang ditemukan adanya pelanggaran, sekaligus melanjutkan kembali pembangunan Pasar Cabbenge agar dapat menjadi pusat ekonomi rakyat yang layak dan modern.
Dengan komitmen pemerintahan yang bersih dan terbuka, publik percaya Bupati Suwardi mampu membawa Soppeng menuju tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berpihak kepada kepentingan rakyat. *
