Palopo — Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang meminta jurnalis “lebih galak” dalam mengawasi ekonomi dan mendorong percepatan pemulihan, dinilai bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Khususnya di Sulawesi Selatan, pelaku UMKM justru makin kesulitan memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) akibat ketatnya seleksi bank dan habisnya kuota penyaluran.
Ketua Badan Otonom Aliansi Media Jurnalis Independen Republik Indonesia (Banom AMJI-RI), Muh Rafii, menyebut situasi perbankan di Luwu Raya, terutama Palopo, menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.
“Kesenjangan perbankan dalam mendukung perkembangan usaha di daerah masih terlalu lemah. Kuota KUR sangat terbatas, seleksi calon nasabah sangat ketat, dan terkesan masih ada ketakutan dari pihak bank untuk memberi akses kepada pelaku usaha kecil,” tegas Rafii.
Menurut laporan yang diterima AMJI-RI, sejumlah bank di Palopo mengaku kuota KUR telah habis dan nasabah diminta menunggu tambahan subsidi dari pemerintah pusat. Dampaknya, banyak pelaku usaha mikro dan kecil harus kembali menunda rencana pengembangan bisnisnya.
Rafii menduga perbankan masih lebih mengutamakan nasabah prioritas daripada pelaku usaha kecil yang justru paling membutuhkan dukungan modal.
“Kalau bank hanya fokus pada nasabah prioritas, jangan heran ekonomi daerah lesu. Padahal Pak Purbaya sudah menekankan agar perbankan pro–UMKM. Namun kenyataannya, verifikasi dan seleksi di lapangan sangat menyulitkan,” tambahnya.
Ia menilai kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional dan amanat konstitusi.
“Tujuan pemerintah pusat itu jelas: menyejahterakan rakyat sebagaimana UUD 1945 dan Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi jika akses KUR saja tidak berimbang dan rakyat kecil justru disampingkan, bagaimana mau tumbuh ekonomi daerah?”
AMJI-RI Akan Bersurat ke Menteri Keuangan
Melihat persoalan ini, Banom AMJI-RI berencana mengambil langkah resmi.
“AMJI-RI akan bersurat langsung ke Menteri Keuangan untuk meminta data transparan: berapa sebenarnya kuota KUR untuk rakyat kecil di Luwu Raya, dan mengapa aksesnya begitu sulit. Kami ingin memastikan bank-bank di daerah menjalankan kebijakan pemerintah sesuai semangat pro UMKM,” ungkap Rafii.
Ia menegaskan AMJI-RI akan terus mengawasi kebijakan perbankan dan mendorong bank di Luwu Raya untuk benar-benar berpihak pada pelaku usaha kecil, bukan hanya mereka yang sudah mapan.*
