Luwu Timur kitaindonesia.com — Pascainsiden kecelakaan kerja yang menewaskan seorang pekerja di area tambang PT Citra Lampia Mandiri (CLM), kembali beredar sebuah dokumen internal perusahaan yang berisi instruksi penghentian sementara kegiatan operasional pertambangan di wilayah IUP PT CLM.
Dokumen yang beredar pada Senin (27/4/2026) tersebut berupa memo internal bernomor 009/KTT-CLM/IV/2026, yang ditujukan kepada pimpinan departemen manajemen site PT CLM dan para penanggung jawab operasional perusahaan jasa pertambangan (PJP) di site IUP PT CLM.
Dalam memo tersebut disebutkan bahwa penghentian sementara operasional dilakukan menyusul terjadinya kecelakaan tambang yang berakibat fatal (fatality) yang menimpa seorang karyawan perusahaan jasa pertambangan pada 27 April 2026.
Selain penghentian sementara operasional, memo itu juga memuat sejumlah instruksi lain, di antaranya pengurusan jenazah korban, pemenuhan hak-hak almarhum oleh perusahaan jasa pertambangan, langkah persuasif kepada keluarga korban, serta penyusunan data dan kronologi lengkap kejadian untuk kepentingan investigasi.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penghentian aktivitas tambang dilakukan hingga adanya hasil investigasi dari pihak Inspektur Tambang (IT) dan instruksi lanjutan dari Kepala Inspektur Tambang (KaIT) Kementerian ESDM.
Beredarnya memo internal tersebut memperkuat dugaan bahwa insiden fatal yang sebelumnya hanya beredar melalui video dan foto memang benar terjadi di area operasional PT CLM.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan belum ada pernyataan resmi dari manajemen PT CLM terkait kronologi lengkap kecelakaan, identitas korban, maupun penjelasan resmi atas memo internal yang beredar di tengah masyarakat.
Ketiadaan klarifikasi resmi dari pihak perusahaan memicu sorotan publik terhadap sistem keselamatan kerja di area tambang, terutama karena insiden fatal di sektor pertambangan merupakan persoalan serius yang menyangkut keselamatan pekerja.
Publik kini menunggu keterbukaan dari pihak perusahaan dan hasil investigasi resmi dari otoritas pertambangan, agar penyebab insiden dapat diketahui secara jelas dan langkah evaluasi terhadap standar keselamatan kerja benar-benar dilakukan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keselamatan kerja di area tambang harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar kewajiban administratif.(*)
