Jakarta, kitaindonesia.Com, – Belakangan ini, media sosial dipenuhi berbagai konten yang menyerang kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari isu bandara di Majalengka yang disebut digunakan Amerika Serikat sebagai bengkel pesawat Hercules, program MBG, isu beras dijual murah ke Malaysia, pembukaan lahan sawit di Papua, hingga melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika. Hampir setiap hari muncul narasi baru yang viral dan memancing emosi publik.
Menariknya, serangan opini tersebut datang dari berbagai kalangan. Ada yang mengatasnamakan rakyat kecil, aktivis, bahkan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, banyak konten ternyata tidak utuh, dipelintir, bahkan sebagian menggunakan video editan dan potongan pernyataan yang menyesatkan.
Penulis mencoba melakukan verifikasi terhadap sejumlah konten tersebut menggunakan bantuan Artificial Intelligence (AI) dan penelusuran fakta digital. Hasilnya, banyak informasi yang ternyata hoaks, manipulatif, atau setidaknya tidak sesuai dengan konteks sebenarnya. Teknologi AI saat ini juga mampu membuat video editan, suara tiruan, hingga narasi provokatif yang terlihat meyakinkan sehingga masyarakat mudah terpengaruh.
Fenomena ini menunjukkan adanya pola penggiringan opini yang bersifat destruktif. Kritik yang seharusnya menjadi kontrol demokrasi, dalam beberapa kasus berubah menjadi serangan sistematis untuk membentuk persepsi bahwa pemerintah selalu gagal dan tidak berpihak kepada rakyat.
Padahal dalam negara demokrasi, kritik adalah hak setiap warga negara. Namun kritik yang sehat seharusnya bersifat konstruktif, berbasis data, dan bertujuan memberikan masukan demi perbaikan pemerintahan, bukan sekadar memprovokasi atau memecah belah masyarakat.
Karena itu masyarakat harus lebih bijak dalam melihat dan menganalisis informasi di media sosial. Jangan mudah percaya pada judul bombastis, video potongan, atau narasi yang sengaja dibuat emosional. Periksa sumber informasi, bandingkan dengan media kredibel, dan pahami konteks sebelum ikut menyebarkan.
Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki tanggung jawab bersama menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Perbedaan pendapat boleh saja terjadi, tetapi jangan sampai dimanfaatkan untuk menciptakan kebencian dan perpecahan di tengah masyarakat.
Pemerintah tentu tidak sempurna, namun kita juga harus memberi ruang agar program-program pembangunan dapat berjalan. Percaya bahwa pemerintah sedang bekerja untuk rakyat tidak berarti anti kritik. Justru kritik yang cerdas dan objektif akan membantu bangsa ini menjadi lebih baik.(*)
