Ketika Kontraksi Dikemas Menjadi Prestasi.
Sorotan atas Kinerja Ekonomi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Triwulan I-2026
*Oleh: Arham MSi La Pallellung / Ketum LHI
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur telah merilis data pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026. Yang menarik bukan sekadar angkanya, melainkan cara angka itu disampaikan ke publik. Di sinilah letak persoalan yang patut kita cermati bersama.
1. Angka yang Dipilih, Bukan Angka yang Dialami
Secara agregat, ekonomi Luwu Timur pada Triwulan I-2026 mengalami kontraksi sebesar 2,31 persen (year-on-year), terutama akibat melemahnya produksi pertambangan bijih logam menyusul pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Ini adalah realitas yang dialami perekonomian daerah, menyusut, bukan tumbuh.
Namun yang diangkat ke ruang publik justru angka lain: pertumbuhan sektor non-tambang sebesar 13,87 persen, yang disebut sebagai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, dan tak jarang dikaitkan langsung dengan kepemimpinan kepala daerah.
Perlu ditegaskan: angka 13,87 persen itu diperoleh dengan mengeluarkan sektor tambang dari perhitungan sebuah sub-agregat, bukan kondisi riil ekonomi daerah.
Ketika sebuah pemerintahan memilih menonjolkan metrik yang menguntungkan sembari menempatkan kontraksi agregat di latar belakang, publik berhak bertanya: jika metodologinya konsisten, mengapa yang dirayakan bukan PDRB total?
Mengemas penyusutan sebagai prestasi bukanlah komunikasi pembangunan yang sehat; itu adalah pengaburan.
2. Ketergantungan Struktural yang Belum Terselesaikan Dua Dekade
Kontraksi 2,31 persen itu sendiri adalah gejala. Ia membuktikan bahwa fondasi ekonomi Luwu Timur masih bertumpu pada satu tiang: pertambangan. Begitu RKAB dibatasi, seluruh PDRB ikut goyah.
Padahal Luwu Timur telah dua dekade lebih menikmati posisi sebagai daerah dengan PDRB per kapita tertinggi kedua se-Sulawesi Selatan — Rp 99,49 juta per kapita pada 2023, hanya di bawah Kota Makassar.
Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah daerah Lutim di bawah Kepemimpinan Irwan Bachri Syam: setelah sekian lama menikmati rente sumber daya alam, sejauh mana fondasi ekonomi non-ekstraktif yang tahan guncangan benar-benar telah dibangun?
Atau narasi “mesin pertumbuhan baru di luar tambang” itu baru ramai disuarakan justru setelah tambang melemah sebagai pembenaran yang muncul belakangan, bukan sebagai hasil perencanaan jangka panjang?
3. Kapasitas Fiskal Raksasa, Hasil Kesejahteraan yang Lambat
Inilah sorotan yang paling sulit dibantah. Dengan target pendapatan daerah menembus Rp 2,3 triliun dan PDRB per kapita yang demikian tinggi, penurunan kemiskinan di Luwu Timur berjalan amat lambat. Dalam rentang sepuluh tahun terakhir, persentase penduduk miskin hanya bergerak dari 7,18 persen menjadi 6,55 persen dengan rincian:
– 2015: 7,18 persen
– 2021: 6,94 persen (sekitar 20,99 ribu jiwa)
– 2024: 6,55 persen
– 2025: 5,79 persen
Artinya, dalam satu dekade penuh, kemiskinan hanya turun kurang dari 1,4 poin persen. Untuk daerah sekaya ini, laju seperti itu adalah pencapaian yang patut dipertanyakan, bukan dirayakan tanpa kritik. Kekayaan yang bersumber dari ‘enclave’ tambang yang padat modal tampaknya belum terkonversi secara efektif menjadi kesejahteraan rumah tangga lokal.
Angka Gini Ratio Luwu Timur yang tersedia dan dapat diverifikasi publik – 0,405 pada 2020, turun ke 0,396 pada 2021 – tergolong rendah-moderat. Namun angka ini sebaiknya tidak buru-buru dibaca sebagai bukti pemerataan. Pada daerah agraris dengan kantong kemakmuran tambang yang terisolasi, Gini rendah bisa berarti mayoritas warga sama-sama terbatas, bukan sama-sama sejahtera.
Pembacaan ini diperkuat oleh konteks provinsi: ketimpangan pengeluaran di Sulawesi Selatan justru menunjukkan tren membaik hingga September 2025, sehingga rendahnya Gini bukanlah keistimewaan Luwu Timur, melainkan pola regional yang lebih luas.
4. Andil Administrasi Pemerintahan: Sinyal ‘Frontloading’ Belanja
Salah satu penyumbang pertumbuhan triwulanan adalah sektor administrasi pemerintahan dengan andil 1,29 persen. Kontribusi besar belanja pemerintah pada triwulan pertama kerap mencerminkan pola frontloading belanja yang dipadatkan di awal tahun bukan pertumbuhan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Pertumbuhan yang ditopang belanja birokrasi memberi dorongan sesaat, tetapi tidak membangun kapasitas ekonomi jangka panjang. Pola ini perlu diuji terhadap struktur realisasi APBD.
5. Transparansi Data Bukan Soal Sepele
Akuntabilitas dimulai dari akses. Sebagai ilustrasi, angka Gini Ratio Luwu Timur yang dapat diakses publik secara terbuka masih berhenti pada tahun 2021; data tahun-tahun setelahnya tidak mudah diverifikasi langsung oleh masyarakat dari tabel resmi yang terbuka. Pada saat yang sama, sejumlah klaim positif beredar lewat saluran sekunder yang ramah terhadap pemerintah daerah, bukan dari tabel primer BPS yang terbuka.
Ketergantungan pada saluran semacam ini, betapapun kecilnya, adalah bagian dari arsitektur pembingkaian yang membuat data lebih sulit diuji secara independen. Pemerintah yang percaya diri dengan capaiannya semestinya membuka data selengkap-lengkapnya, bukan mengandalkan kutipan terpilih.
Akui Capaian yang Nyata
Agar sorotan ini berdiri di atas pijakan yang jujur, capaian riil pemerintah daerah harus diakui. Kemiskinan memang menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 4,58 persen (Agustus 2024) menjadi 3,70 persen (Agustus 2025). Indeks Pembangunan Manusia Luwu Timur termasuk yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Ini bukan capaian kecil.
Justru karena capaian itu nyata, kritik yang paling tajam bukanlah tuduhan bahwa tidak ada kemajuan. Pertanyaan akuntabilitas yang sesungguhnya adalah:
Mengapa daerah dengan kapasitas fiskal sebesar ini hanya menghasilkan kemajuan kesejahteraan yang selambat ini dan mengapa kontraksi ekonomi riil dikemas menjadi prestasi?
Pembangunan yang sehat tidak takut pada angka yang buruk. Ia menghadapinya, menjelaskannya, dan memperbaikinya. Yang dibutuhkan Luwu Timur bukan narasi kemenangan yang dipilih secara selektif, melainkan:
• pertama, komunikasi data yang menyajikan kondisi agregat secara utuh;
• kedua, peta jalan diversifikasi ekonomi yang konkret dan terukur, bukan retoris;
• ketiga, konversi kapasitas fiskal yang besar menjadi penurunan kemiskinan yang signifikan dan terverifikasi; dan
• keempat, keterbukaan data sebagai prasyarat akuntabilitas.
Karena mbangunan tidak diukur dari sektor mana yang dikecualikan dari perhitungan agar angkanya tampak baik melainkan dari kesejahteraan yang benar-benar dirasakan seluruh warga. (**)
Catatan Sumber Data
1. BPS Kabupaten Luwu Timur, rilis pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 (pernyataan Kepala BPS Luwu Timur, Abdullah Pannu): kontraksi agregat 2,31 persen (y-on-y); ekonomi non-tambang tumbuh 13,87 persen; andil sektoral pertanian-kehutanan-perikanan 1,78 persen, administrasi pemerintahan 1,29 persen, real estate 0,11 persen. (Juni 2026)
2. Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka, Volume 20, Tahun 2026, BPS Kabupaten Luwu Timur, hal. 112 persentase penduduk miskin 6,55 persen (2024) menjadi 5,79 persen (2025).
3. BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Berita Resmi Statistik No. 68/11/73/Th. XXIX, 5 November 2025, hal. 14 — TPT Luwu Timur 4,58 persen (Agustus 2024) menjadi 3,70 persen (Agustus 2025).
4. Databoks/Katadata, dari data BPS — PDRB per kapita Luwu Timur Rp 99,49 juta (2023), peringkat ke-2 se-Sulawesi Selatan; serta seri persentase penduduk miskin Luwu Timur 2015–2024 yang turun dari 7,18 persen menjadi 6,55 persen.
5. warta.luwutimurkab.go.id (2022) — Gini Ratio Luwu Timur 0,405 (2020) dan 0,396 (2021); persentase penduduk miskin 6,94 persen (2021).
6. Bapenda Luwu Timur realisasi pendapatan daerah Triwulan I-2026 sebesar 26,23 persen; target pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp 2,3 triliun. (April 2026)
7. BPS Provinsi Sulawesi Selatan. Gini Ratio Sulsel September 2025 menunjukkan tren ketimpangan pengeluaran yang menurun (perkotaan 0,363; perdesaan 0,315), sebagai konteks pembanding tingkat provinsi.
