Jakarta, kitaindonesia. Com, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan aparatur negara dari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta segala bentuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Dalam pernyataannya, Prabowo meminta seluruh aparat negara melakukan introspeksi dan memperbaiki diri demi menjaga kepercayaan rakyat.
Prabowo mengingatkan bahwa aparat negara, baik TNI, Polri, Kejaksaan, maupun lembaga penegak hukum lainnya, tidak boleh menjadi pelindung bagi pelaku kejahatan. Ia secara tegas menolak praktik aparat yang membekingi penyelundupan, peredaran narkoba, perjudian, maupun aktivitas ilegal lainnya.
“Jangan sampai aparat justru berada di belakang penyimpangan. Aparat harus menjadi pelindung rakyat, bukan pelindung kejahatan,” tegasnya, di akun media yang beredar 2/07/2026.
Presiden juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Menurutnya, kedekatan seseorang dengan presiden atau pejabat negara tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan proses pemeriksaan apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum.
Ia mengaku pernah mendapat laporan dari aparat pengawas mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang disebut memiliki kedekatan dengannya. Namun, Prabowo justru memerintahkan agar proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sesuai aturan hukum.
“Kalau ada indikasi pelanggaran, teruskan pemeriksaan. Tidak ada pengecualian hanya karena dekat dengan presiden,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah rakyat yang harus dijaga dengan penuh integritas. Pejabat yang menyalahgunakan kepercayaan publik dinilai telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat.
Ia berharap seluruh aparatur negara dapat menjadi teladan dengan mengedepankan profesionalisme, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Pernyataan tersebut menegaskan arah pemerintahan Prabowo yang menempatkan pemberantasan korupsi dan penguatan integritas aparatur sebagai salah satu prioritas utama, sekaligus mengirim pesan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.(*)
