LUWU TIMUR KITA INDONESIA.COM,– Pembahasan usulan proyek multi years senilai Rp800 miliar di DPRD Luwu Timur menuai sorotan. Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi MUAK) mendesak DPRD Luwu Timur menolak usulan anggaran tersebut dan meminta pemerintah daerah lebih memprioritaskan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Proyek multi years yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur itu disebut akan membiayai pembangunan lampu jalan dan infrastruktur jalan. Namun, menurut Aliansi MUAK, alokasi anggaran sebesar itu belum mencerminkan skala prioritas pembangunan daerah karena masih banyak program yang lebih mendesak untuk segera direalisasikan.
Pembahasan proyek tersebut berlangsung secara tertutup di DPRD Luwu Timur sejak Rabu hingga Kamis (23/7/2026). Hingga kini belum ada keputusan karena pembahasan masih berlangsung alot. Sejumlah anggota DPRD dikabarkan masih mempertimbangkan sikap terhadap usulan anggaran jumbo tersebut.
Ketua Aliansi MUAK, Iskaruddin, menilai anggaran Rp800 miliar semestinya lebih difokuskan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami memandang proyek multi years ini belum menjadi kebutuhan yang paling mendesak. Masih banyak program yang lebih penting untuk segera direalisasikan, seperti Pupuk Gratis Plus, pembangunan pabrik pengolahan komoditas unggulan seperti beras dan merica, pembangunan Puskesmas Plus di wilayah terpencil, kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Towuti, hingga peningkatan kesejahteraan guru yang bertugas di daerah terpencil. Anggaran sebesar itu sebaiknya difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Iskaruddin, Kamis (23/7/2026).
Ia juga menyoroti rencana alokasi sekitar Rp50 miliar untuk pembangunan lampu jalan dari total anggaran proyek multi years. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam penentuan skala prioritas.
Selain itu, Iskaruddin mengingatkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Luwu Timur setelah sektor pertambangan. Karena itu, dukungan terhadap sektor pertanian harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Menurutnya, pembangunan jalan produksi di desa-desa juga sangat mendesak karena menjadi akses utama bagi petani dalam mengangkut hasil panen, menekan biaya distribusi, serta meningkatkan produktivitas.
“Jalan produksi di desa juga sangat urgen untuk dibangun. Jangan sampai anggaran ratusan miliar lebih banyak terserap pada proyek yang manfaatnya belum dirasakan secara langsung, sementara petani masih kesulitan mengeluarkan hasil panennya karena akses jalan produksi yang rusak. Infrastruktur penunjang pertanian justru harus menjadi prioritas agar ekonomi masyarakat desa semakin berkembang,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan anggaran sebesar Rp800 miliar, pemerintah dapat memperkuat sektor pertanian melalui Program Pupuk Gratis Plus, memberikan bantuan kepada kelompok UMKM, melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Towuti, membangun jalan produksi di desa-desa, serta mempercepat berbagai program pelayanan dasar lainnya yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Aliansi MUAK menegaskan akan terus mengawal pembahasan proyek multi years tersebut hingga proses pengambilan keputusan di DPRD selesai. Iskaruddin juga meminta seluruh anggota DPRD berhati-hati dalam memberikan persetujuan terhadap penggunaan anggaran daerah, dengan mempertimbangkan berbagai temuan dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun sebelumnya yang sebagian telah berlanjut ke proses hukum.
“Kami berharap DPRD benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menentukan arah penggunaan anggaran daerah. Belanja pemerintah harus tepat sasaran, berkeadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Luwu Timur,” tutup Iskaruddin.(*)
