MEDAN.kitaindonesia.com – Ditengan guyuran hujan deras melanda Kota Medan, Sumatera Utara tidak menyurutkan semangat para pejuang keadilan untuk menyuarakan aspirasinya. Para pejuang kemanusiaan itu berbondong-bondong turun ke jalan meskipun sedang hujan turun.
Sekitar pukul 14.30 WIB ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana Sumatera (AMSBPBS) dengan menggunakan puluhan kendaraan mereka menyeruduk Gedung DPRD Sumatera Utara, Jumat (12/12/2025) siang.
Kedatangan mereka disambut langsung oleh pagar besi kondisi pintu tertutup, serta puluhan aparat sudah bersiaga. akibatnya, massa sempat berteriak untuk segera dibuka pagar.
Diwajah para peserta aksi tampak butiran air mata seakan ikut merasakan begitu menderitanya korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh yang saat ini belum tersentuh.
Hal inilah menyebabkan rakyat pulau Sumatera menurut Presiden Prabowo Subianto agar status bencana Sumatera ditetapkan Bencana Nasional.
“Hoy, buka pagarnya kami mau masuk kami ini aksi damai tidak usah takut, ” teriak massa depan Gedung DPRD Sumut.
Tak lama kemudian pagar pun dibuka dan massa langsung masuk sebagian nampak berteduh. Dalam kondisi hujan massa peserta aksi tetap membentangkan spanduk yang bertuliskan Kalimat Tuntutan.
Iringan tabuhan gendang, pengeras suara dan teriakan yel-yel membuat suasana tetap hidup mengingatkan akan kondisi para korban Bencana saat ini tengah berjuang hidup di tenda-tenda pengungsian dengan seadanya.
Kordinator aksi, Lamsiang Sitompul yang tampil selaku orator utama menyuarakan kondisi bencana di Provinsi Sumatera Utara sudah berada pada level kritis dan dan sangat membutuhkan intervensi langsung dari Pemerintah.
“Sumatera Utara membutuhkan
perhatian serius. Bukan hanya bantuan biasa tapi status bencana Nasional agar seluruh kekuatan Pemerintah pusat, ” tegas Lamsiang.
Kordinator Lapangan, Johan Merdeka menyampaikan kritik keras terhadap sejumlah pejabat pusat.
“Evaluasi menteri yang tidak kompeten di bidangnya harus dilakukan segera. Kami menyebut beberapa nama seperti Bahlil, Erick Thohir termasuk Menteri Sosial agar pemerintah pusat melakukan peninjauan kembali terhadap kinerja mereka, ” ujar Johan.
Tidak hanya itu para orator juga menuntut DPRD Sumatera Utara untuk tidak tinggal diam. Mereka meminta lembaga legislatif itu segera menyusun dan mengirimkan rekomendasi resmi kepada pimpinan partai serta pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional di Sumut.
Lanjut Lamsiang, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota tidak lagi punya anggaran yang memadai sehingga harus diintervensi oleh pusat agar dana segera dikucurkan. “Ada puluhan triliun dana di pusat kenapa tidak dikucurkan untuk menyelamatkan pengungsi.
” Sudah ribuan korban meninggal dan banyak yang masih hilang. Tapi sampai sekarang belum ada sikap kuat dari DPRD Sumut maupun pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana Nasional, “tegas Lamsiang.
Lamsiang juga menyinggung dana Bantuan Tak Terduga (BTT) Rp. 843 milyar di Pemprov Sumut tapi kenapa sekarang jadi 123 milyar.
Di penghujung Aksi, massa juga minta pertanggungjawaban dari sejumlah pejabat nasional, mulai dari Presiden RI, Kepala BNPB, Pangdam, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan hidup, Menteri ESDM, hingga Menteri Sosial.
Aksi berlangsung damai dan berakhir tertib di bawah pengawasan aparat kepolisian setelah massa menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada Wakil Rakyat. (*bn)
