Luwu Timur — Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Luwu Timur menjadi sorotan tajam masyarakat menyusul kelangkaan dan melonjaknya harga gas Elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah.
Di tengah statusnya sebagai barang subsidi untuk masyarakat kecil, harga gas melon di tingkat pengecer disebut sudah menembus Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per tabung. Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai sejauh mana pengawasan distribusi yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperindag.
Keluhan masyarakat ramai bermunculan di media sosial. Warga menilai persoalan tidak hanya terletak pada stok, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi hingga dugaan permainan harga di tingkat bawah.
“Kalau pengawasan berjalan baik, tidak mungkin harga bisa naik setinggi itu,” ungkap seorang warga di media sosial, Senin (18/5/2026).
Sejumlah warga juga menduga kelangkaan yang terjadi berkaitan dengan isu kenaikan harga LPG 3 kg yang belakangan beredar di tengah masyarakat. Dugaan itu memunculkan spekulasi adanya penahanan stok atau distribusi yang sengaja diperlambat untuk menunggu kenaikan harga.
“Bisa jadi ini karena isu gas mau naik, jadi barang ditahan dulu,” tulis salah seorang warga dalam percakapan media sosial.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang membenarkan adanya kenaikan harga LPG 3 kg maupun dugaan penahanan distribusi tersebut. Namun masyarakat meminta pemerintah daerah segera turun tangan agar isu yang berkembang tidak semakin memicu keresahan publik.
Warga juga menyoroti minimnya tindakan lapangan di tengah kondisi yang terus berlangsung. Dinas Koperindag diminta tidak hanya menerima laporan, tetapi melakukan inspeksi langsung ke pangkalan, agen, hingga jalur distribusi LPG subsidi.
Dalam berbagai percakapan warga, muncul dugaan bahwa gas sebenarnya masih tersedia, namun distribusinya dinilai tidak normal sehingga masyarakat kesulitan memperoleh tabung dengan harga wajar.
Ironisnya, kondisi ini terjadi di daerah yang dikenal memiliki aktivitas industri dan pertambangan besar. Sebagian warga menilai pemerintah daerah gagal memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap aman di tengah tingginya aktivitas ekonomi daerah.
“Jangan anggap semua masyarakat mampu. Gas 3 kg itu kebutuhan rakyat kecil,” tulis salah satu akun warga.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan distribusi LPG subsidi berjalan normal serta mencegah praktik permainan harga yang merugikan masyarakat kecil.(*)
