Kabupaten Maros tengah mempertontonkan persoalan yang semakin kompleks. Dimulai dengan wilayah utara yang masih bergulat dengan krisis air bersih, kemudian fasos dan fasum yang butuh pembenahan, sampai pada wilayah selatan terus menghadapi ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan
Ditengah persoalan tersebut, publik berhak mempertanyakan: sejauh mana pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat hari ini menjalankan tanggung jawab mereka?
Sekretaris umum PP HPPMI Maros, Qadarusman, secara tegas, mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan seluruh pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat
“Ketika masyarakat di wilayah utara masih kesulitan mendapatkan air bersih, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masih butuh perhatian lebih dan wilayah selatan yang terus digerus aktivitas tambang, lantas apa yang dikerjakan pemerintah dan para wakil rakyat kita? Jangan sampai jabatan hanya menjadi simbol kekuasaan tanpa keberanian memperjuangkan masyarakat. ” lanjutnya.
Menurutnya, Pemerintah dan DPRD kabupaten maros tidak boleh terus berlindung di balik retorika dan janji belaka. Masyarakat butuh tindakan nyata, bukan sekedar janji dan kunjungan seremonial. .
Menyaksikan kondisi tersebut, seharusnya dilakukan langkah untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Pemerintah Daerah ataupun DPRD. Sebab, kekuasaan harus selalu berada dalam pengawasan publik dan jabatan politik harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
“Maros membutuhkan kebijakan yang memberikan manfaat dan menjangkau seluruh wilayah bukan sekedar angka pembangunan tapi tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan lingkungannya.” tutup Qadarusman
