Luwu Timur, kitaindonesia. Com – Persoalan pengadaan ambulance desa melalui program CSR PT Vale Indonesia kini bukan lagi sekadar isu administrasi atau keterlambatan pengadaan. Polemik ini perlahan berkembang menjadi ujian besar terhadap kredibilitas kepemimpinan di Kabupaten Luwu Timur.
Di tengah munculnya berbagai pertanyaan publik mengenai mekanisme pengadaan, keterlibatan vendor, hingga transparansi distribusi unit, masyarakat justru belum melihat sikap tegas dari Irwan Bahri Syam sebagai kepala daerah. Padahal, dalam situasi yang menyangkut kepentingan publik dan penggunaan program tanggung jawab sosial perusahaan, kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel.
Kepemimpinan tidak cukup hanya hadir dalam seremoni penyerahan bantuan. Kepemimpinan diuji ketika muncul persoalan, konflik kepentingan, atau dugaan penyimpangan yang memerlukan keberanian mengambil sikap.
Dalam konteks ini, tiga pilar kredibilitas seorang pemimpin menjadi relevan untuk dibicarakan.
Pertama, kredibilitas moral. Publik menunggu keberanian moral pemerintah daerah untuk berdiri di atas kepentingan masyarakat, bukan membiarkan polemik berkembang tanpa arah yang jelas. Diamnya kekuasaan sering kali ditafsirkan sebagai bentuk pembiaran.
Kedua, kredibilitas sosial. Seorang pemimpin harus mampu merespons keresahan publik dengan komunikasi yang terbuka dan menenangkan. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan transparansi pengadaan ambulance desa, maka sikap tertutup atau pasif justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ketiga, kredibilitas profesional. Pemerintah daerah semestinya mampu memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan, mulai dari mekanisme penunjukan vendor, kualitas unit, distribusi, hingga aspek administrasi. Jika muncul dugaan masalah, maka langkah evaluasi dan audit harus dilakukan secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Program CSR sejatinya hadir untuk memperkuat pelayanan sosial masyarakat desa, bukan menjadi sumber polemik baru. Ambulance desa adalah kebutuhan vital masyarakat, terutama di wilayah yang akses kesehatannya masih terbatas. Karena itu, setiap persoalan yang muncul dalam pengadaannya tidak boleh dianggap sepele.
Publik kini bukan hanya menunggu penjelasan dari pihak perusahaan atau vendor, tetapi juga menunggu ketegasan pemerintah daerah. Sebab dalam setiap polemik publik, masyarakat selalu melihat satu hal paling penting: apakah pemimpinnya hadir atau justru memilih diam.(*)
