Luwu Timur, kitaindonesia.Com,– Jaringan koalisi masyarakat lingkar tambang (JAKAM) Luwu Timur mendesak agar rencana pengadaan ambulans bagi 24 desa pemberdayaan segera direalisasikan. Menurut JAKAM, kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi kesehatan tidak boleh menjadi korban akibat polemik yang saat ini berkembang.
LSM JAKAM lutim, menilai bahwa keberadaan ambulans sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di desa-desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Karena itu, mereka meminta seluruh pihak terkait untuk segera memberikan kepastian mengenai kelanjutan program tersebut.
Selain mendorong realisasi pengadaan ambulans, lSM JAKAM lutim, juga meminta agar berbagai persoalan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat diproses secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut mereka, keterbukaan informasi diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik yang hingga kini belum memperoleh penjelasan yang memadai.
“Yang paling utama adalah ambulans harus segera direalisasikan karena itu kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi atau persoalan lain yang menimbulkan kegaduhan publik, maka perlu dilakukan penelusuran dan klarifikasi secara terbuka oleh pihak yang berwenang,” demikian sikap yang disampaikan Ketua JAKAM Luwu Timur, Jois Andi Baso, di Markas JAKAM, Minggu (14/6/2026).
JAKAM juga mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan program tersebut. Pemerintah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan program yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan yang telah direncanakan.
Selain pemerintah daerah, JAKAM menilai PT Vale juga perlu menyampaikan pernyataan resmi kepada publik mengenai status dan kelanjutan pengadaan ambulans untuk 24 desa pemberdayaan. Menurut JAKAM, keterbukaan informasi dari perusahaan sangat penting untuk menghindari berkembangnya spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemberdayaan yang dijalankan melalui dana CSR.
“Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai apakah program ini tetap dilanjutkan, bagaimana prosesnya, dan kapan realisasinya. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa adanya kepastian,” tegas JAKAM.
Menurut JAKAM, masyarakat saat ini membutuhkan kepastian hukum dan kepastian adanya ambulance, bukan sekadar janji. Oleh karena itu, mereka berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan, maupun pihak terkait lainnya, segera mengambil langkah konkret agar program ambulans dapat direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa pemberdayaan.
Bagi masyarakat desa, yang terpenting adalah hadirnya pelayanan kesehatan yang lebih baik. Karena itu, JAKAM berharap realisasi ambulans dan transparansi penyelesaian hukum dapat berjalan beriringan demi kepentingan masyarakat luas.(*)
