Luwu Timur, kitaindonesia. Com,– Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat kerja bersama Pertamina Patra Niaga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), agen LPG, pangkalan LPG, serta sejumlah pihak terkait untuk membahas kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 kilogram bersubsidi yang dikeluhkan masyarakat.
Rapat yang merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah (Bamus) DPRD tersebut menghadirkan, Kepala Koperindag Luwu Timur Senfri, agen LPG, dan pengelola pangkalan dari berbagai wilayah di Kabupaten Luwu Timur.
Komisi II mengatasi Dalam rapat bersama Pertamina Patra Niaga beberapa waktu lalu menegaskan bahwa kuota LPG 3 kilogram untuk Kabupaten Luwu Timur tidak mengalami pengurangan. Bahkan, Pertamina menyebut realisasi alokasi mencapai 106 persen dari kebutuhan daerah.
Menurut Pertamina, kebutuhan LPG 3 kilogram di Luwu Timur diperkirakan sekitar 300 ribu tabung per bulan. Namun sejumlah pihak di lapangan justru mempertanyakan kondisi tersebut karena masih terjadi kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat masyarakat.
Perdebatan muncul ketika sejumlah agen dan pangkalan memaparkan data yang menunjukkan adanya penurunan pasokan LPG yang mereka terima dalam beberapa bulan terakhir.
Pangkalan Andi Ferdiono yang memiliki alokasi normal sekitar 500 tabung per bulan tercatat hanya menerima 280 tabung pada Maret, 410 tabung pada April, dan 300 tabung pada Mei, sementara pangkalan Andi Masdar dengan alokasi normal 400 tabung per bulan hanya menerima 350 tabung pada Maret, 210 tabung pada April, dan 210 tabung pada Mei.
Kondisi serupa juga terjadi pada pangkalan Zumrah di Tomoni. Dari alokasi normal sekitar 480 tabung per bulan, pangkalan tersebut hanya Maret 190 tabung , 110 tabung pada April dan 90 tabung pada Mei. Data ini menunjukkan adanya penurunan pasokan yang cukup signifikan dibanding alokasi normal.
Selain data pangkalan, Agen Distributor dari PT.Haerani dan PT. Harindo juga mengungkapkan adanya pengurangan jatah distribusi. Salah satu agen menyebut sebelumnya memperoleh pasokan hingga 12 mobil per minggu, namun kini hanya menerima sekitar 8 hingga 9 mobil. Setiap mobil diketahui mengangkut sekitar 560 tabung LPG.
Perbedaan antara data yang disampaikan Pertamina dengan kondisi yang dirasakan agen dan pangkalan menjadi perhatian serius Komisi II DPRD. Legislator meminta Pertamina membuka data distribusi secara transparan hingga tingkat agen dan pangkalan agar penyebab kelangkaan dapat diketahui secara pasti.
Kepala Koperindag Luwu Timur, Senfri, menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kelangkaan LPG 3 kilogram di lapangan. Pertama, pengetatan pengawasan terhadap penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kedua, dugaan distribusi yang tidak tepat sasaran. Ketiga, masih adanya masyarakat dan pelaku usaha yang tidak berhak namun menggunakan LPG subsidi
Menurutnya, pemerintah akan memperketat pendataan dan pelacakan pembelian LPG bersubsidi. Selain itu, pelaku usaha yang tidak termasuk kategori penerima subsidi diminta tidak lagi menggunakan LPG 3 kilogram.
Dalam rapat juga terungkap bahwa masih ditemukan praktik pangkalan yang berfungsi sekaligus sebagai pengecer. DPRD meminta pengawasan diperketat agar distribusi LPG bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Anggota Komisi II turut menyoroti dugaan pengurangan isi tabung LPG yang merugikan konsumen. DPRD meminta dilakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan isi tabung sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.
Koperindag mengakui pengawasan di lapangan belum maksimal karena keterbatasan pegawai dan anggaran. Meski demikian, pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran Bupati sebagai langkah untuk membantu mengurai kelangkaan LPG di berbagai wilayah.
Komisi II DPRD menegaskan apabila ditemukan pelanggaran distribusi, penimbunan, atau penyalahgunaan LPG bersubsidi, maka DPRD akan merekomendasikan pencabutan izin hingga penutupan pangkalan yang terbukti melanggar aturan.
Rapat ditutup dengan kesimpulan bahwa masih terdapat perbedaan data antara klaim Pertamina yang menyebut kuota LPG Luwu Timur mencapai 106 persen dari kebutuhan dengan fakta yang disampaikan sejumlah agen dan pangkalan yang mengaku mengalami penurunan pasokan. DPRD akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui pengawasan dan evaluasi lanjutan guna memastikan LPG 3 kilogram bersubsidi benar-benar tersedia dan tepat sasaran bagi masyarakat Luwu Timur.(*)
