LUWU TIMUR kitaindonesia.com – Empat fraksi di DPRD Kabupaten Luwu Timur GPR, Golkar, PDIP, dan PAN, melontarkan kritik sangat tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam rapat paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, Senin (6 April 2026). Mereka menilai banyak program dan proyek tahun lalu sarat maladministrasi, pemborosan, serta ketidakadilan yang merugikan rakyat.
Meski APBD Perubahan 2025 mencapai lebih dari Rp2,1 triliun dan sudah direalisasikan hampir 90%, fraksi-fraksi menyebut hasilnya jauh dari harapan.
Proyek fisik seperti Gerbang Burau disebut hanya menjadi “proyek kertas” setelah miliaran rupiah cair tanpa bekas di lapangan. Tata kelola RSUD Ilagaligo bahkan dituding secara terang-terangan melanggar UU ASN.
Poin paling menyakitkan adalah ketidakadilan distribusi anggaran dana desa. Program bantuan Rp2 miliar per desa yang dijanjikan ternyata hanya menjangkau 33 desa dari total 125 desa di Luwu Timur.
Fraksi GPR menuntut audit internal segera atas pengelolaan RSUD Ilagaligo. Fraksi PDIP menekankan lemahnya basis data program sosial yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Fraksi Golkar menyoroti kualitas pembangunan rumah sakit dan kegagalan distribusi seragam sekolah gratis dan lemahnya pengawasan internal yang berujung pada risiko besar pemborosan anggaran.
Kritik pedas ini justru mendapat apresiasi sangat tinggi dari masyarakat sipil. Ketua Jaringan Kualisi Aktivis Masyarakat Luwu Timur (JAKAM Lutim) Jois Andi Baso, Ketua Pelaksana Harian Lak Ham Indonesia (Kalakhar LHI) Iskaruddin , Ketua Jaringan Komunikasi Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM LTI) Amrullah, Pengurus Lembaga Kajian Desa Nusantara (LKDN) Luwu Raya Wahyu Al Ayyub menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD kali ini sangat tajam dan berpihak pada rakyat.
“Kami memberikan apresiasi sangat tinggi atas keberanian empat fraksi DPRD. Kritik ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah agar segera memperbaiki tata kelola, menghentikan maladministrasi, dan mewujudkan keadilan distribusi anggaran termasuk dana desa,” tegas keempat tokoh tersebut.
Meski sempat mengapresiasi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, keempat fraksi menegaskan bahwa capaian makro itu tidak berarti apa-apa jika rakyat masih melihat banyak anggaran “hilang” tanpa hasil nyata, program sosial gagal tepat sasaran, dan dana desa dibagi secara tidak adil.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum memberikan tanggapan resmi atas kritik keras yang dilontarkan DPRD dan dukungan kuat dari masyarakat sipil.(*)
