KITA INDONESIA.COM,— Banyaknya sorotan dan keluhan masyarakat, khususnya petani dan pengguna umum, terkait distribusi BBM subsidi jenis solar serta dugaan penyalahgunaan rekomendasi kelompok, mulai mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Melalui Sekretariat Daerah, Pemkab Luwu Timur resmi mengundang sejumlah instansi terkait untuk menghadiri rapat koordinasi mengenai pengawasan dan penyaluran BBM subsidi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan surat undangan tertanggal 4 November 2026, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 November 2026, pukul 13.30 WITA, bertempat di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur.
Undangan tersebut ditujukan kepada sejumlah pejabat dan pihak terkait, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Luwu Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, perwakilan PT Pertamina, serta pengelola SPBU se-Kabupaten Luwu Timur.
Rapat koordinasi ini menjadi perhatian di tengah meningkatnya keluhan masyarakat mengenai distribusi solar subsidi, khususnya mekanisme penerbitan rekomendasi, besaran kuota, serta pengawasan penggunaannya di lapangan.
Sebelumnya, SPBU Lopi di Desa Pancakarsa, Kecamatan Mangkutana, menjadi sorotan setelah menerapkan pembatasan pengisian jerigen berdasarkan rekomendasi maksimal 45 liter per hari.
Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejumlah rekomendasi kelompok tani yang memiliki kuota mencapai 1.000 hingga 1.500 liter per bulan. Besaran kuota tersebut dinilai perlu dievaluasi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil petani.
ISKARLHI: KAMI BELUM TAHU APAKAH INI DAMPAK SOROTAN LHI ATAU MURNI INISIATIF PEMDA
Menanggapi surat undangan rapat koordinasi tersebut, Ketua Pelaksana Harian Lak HAM Indonesia (LHI), Iskaruddin alias Iskarlhi, mengaku belum dapat memastikan apakah langkah Pemkab Luwu Timur tersebut merupakan respons atas sorotan dan desakan LHI selama ini atau memang murni inisiatif pemerintah daerah.
“Kami belum bisa memastikan apakah rapat koordinasi ini merupakan dampak dari sorotan LHI atau memang murni sikap dan inisiatif Pemerintah Daerah Luwu Timur. Yang jelas, kami menyambut baik apabila pemerintah mulai serius mengevaluasi persoalan distribusi solar subsidi,” ujar Iskarlhi.
Ia menegaskan, LHI meminta dinas terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kuota rekomendasi BBM subsidi, termasuk memeriksa kesesuaian jumlah kebutuhan dengan kondisi riil petani dan kelompok penerima.
Selain itu, Iskarlhi juga meminta Polres Luwu Timur melakukan penyelidikan terhadap peruntukan BBM subsidi yang disalurkan melalui rekomendasi tersebut.
“Kami menduga kuat ada permainan dalam modus rekomendasi BBM subsidi ini. Karena itu, jangan hanya mengevaluasi angka kuota, tetapi telusuri juga siapa penerimanya, berapa yang direalisasikan, dan ke mana solar tersebut digunakan. Jika ada penyimpangan, harus diusut dan diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Menurutnya, rekomendasi kelompok tani tidak boleh menjadi celah bagi oknum tertentu untuk menguasai atau mengalihkan BBM subsidi dari peruntukan sebenarnya.
LHI berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar pertemuan formalitas. Evaluasi harus menyentuh penerbitan rekomendasi, penetapan kuota, verifikasi penerima, hingga pengawasan distribusi di SPBU.
Kini publik menunggu hasil koordinasi lintas instansi tersebut. Sebab, persoalan solar subsidi bukan hanya menyangkut ketersediaan BBM, tetapi juga menyangkut hak masyarakat dan tanggung jawab negara dalam memastikan subsidi tepat sasaran.
Subsidi negara harus sampai kepada yang berhak. Jangan sampai rekomendasi yang seharusnya membantu petani justru menjadi celah penyimpangan.(*)
