KITA-INDONESIA.COM, Luwu Raya—Jaringan Komunikasi Aktivis Masyarakat Lingkar Tambang Luwu Timur (JAKAM Lutim) menilai Kickoff Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)–SDGs Desa 2025 yang digelar PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) pada Senin (8/12/2025) hanya sebatas seremoni dan tidak menyentuh persoalan mendasar.
Hingga akhir tahun, dana PPM 2025 untuk 38 desa pemberdayaan disebut belum dicairkan, menghambat berbagai program desa.
Ketua Jam Lutim, Jois Andi Baso, menilai kickoff tersebut tidak memiliki urgensi.“Bagaimana memulai program baru sementara dana PPM sebelumnya saja belum cair? Desa butuh kepastian realisasi, bukan seremoni,” tegasnya kamis 11 Desember 2025
JAKAM Lutim juga mempertanyakan fokus PTVI pada pengadaan ambulans desa sebagai bagian dari agenda SDGs.Namun menurut Jois, isu tersebut tidak menjawab kebutuhan yang beragam di desa, bahkan terkesan dipaksakan.
Ia menjelaskan bahwa SDGs memiliki banyak indikator, termasuk “Kehidupan Sehat dan Sejahtera”, namun layanan kesehatan tidak bisa direduksi hanya pada penyediaan ambulans.
“Kenapa harus ambulans? SDGs itu luas. Dan kenapa harus disamaratakan untuk 38 desa? Apakah semua desa punya kebutuhan yang sama? Ini jelas menimbulkan pertanyaan nyata tentang arah program,” tegas Jois.
Jois menjelaskan kebutuhan 38 desa tidak bisa disamaratakan, terlebih ada beberapa destelah memiliki ambulans namun tidak berfungsi optimal akibat:
ketiadaan sopir,BBM tidak tersedia,biaya perawatan tinggi,tidak adanya SOP pelayanan,tidak terhubung dengan sistem rujukan kesehatan.
“Masalah utama bukan kendaraan, tapi sistem. Mengapa PTVI mengunci fokus pada ambulans? SDGs kesehatan itu luas, tidak bisa disederhanakan begitu saja,” ujarnya.
Di tingkat kabupaten, armada ambulans pemerintah juga dinilai sudah cukup. Yang lebih dibutuhkan adalah penguatan koordinasi dan layanan, bukan penambahan kendaraan.
JAKAM Lutim turut mengkritik rencana PTVI mengadakan ambulans bernilai Rp400–600 juta yang operasionalnya akan dibebankan melalui dana BKK.
“Jika BKK habis untuk BBM dan perawatan ambulans, maka program prioritas desa akan terganggu. Ini jelas menambah beban desa,” kata Jois.
JAKAM Lutim menuntut PTVI untuk:
1. Segera mencairkan dana PPM 2025,
2. Membuka timeline pelaksanaan secara transparan,
3. Menjelaskan alokasi CSR/TJSL secara jelas,
4. Menghentikan pola program seragam yang tidak berbasis kebutuhan,
5. Memprioritaskan penguatan layanan, bukan sekadar pengadaan aset.
“Warga Luwu Timur butuh realisasi, bukan seremoni,” tegas Jois Andi Baso.
