Luwu Timur kitaindonesia.com.– Influencer media sosial Dean Ramalla menuai perhatian publik setelah merilis konten video yang menyoroti peran beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, khususnya yang aktif dalam isu lingkungan dan hak asasi manusia.
Konten tersebut, yang beredar secara luas di Instagram dan platform media sosial lainnya pada akhir Maret hingga awal April 2026, menggunakan narasi yang dimulai dengan kalimat:
“Yang sok mengatasnamakan pejuang rakyat, jangan lagi kalian mau dibohongi oleh narasi yang seolah-olah suci atas nama lingkungan dan hak asasi…”
Isi Utama Konten Dean Ramalla
Dalam reel dan video tersebut, Dean Ramalla menyebut bahwa LSM seperti Jaringan Advokasi Tambang (JAKAM), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Greenpeace Indonesia sering menerima pendanaan dari donor internasional, antara lain pemerintah Jerman melalui BMZ, Belanda melalui MFA, Inggris melalui FCDO, serta yayasan seperti Open Society Foundations (OSF) milik George Soros dan Ford Foundation.
Ia mengklaim bahwa di balik advokasi lingkungan dan HAM, terdapat upaya melemahkan kebijakan ekonomi strategis Indonesia, di antaranya kritik terhadap hilirisasi nikel di Morowali dan Weda Bay, kampanye deforestasi industri sawit yang terkait dengan regulasi Uni Eropa (EUDR), serta kritik terhadap program makan bergizi gratis di era Presiden Prabowo Subianto dengan narasi beban fiskal APBN.
Dean Ramalla merujuk pada data International Aid
Transparency Initiative (IATI) dan laporan pajak IRS Form 990 untuk melacak aliran dana, serta menyebut Kurawal Foundation yang dipimpin Bimayu Distira sebagai salah satu penerima hibah dari OSF untuk program “reclaiming political space”.
Tanggapan JAKAM Lutim
Menanggapi konten tersebut, Jaringan Kualisib Aktivis dan Masyarakat Lingkar Tambang Luwu Timur (JATAM) Luwu Timur menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
“Kami menghargai diskusi publik tentang transparansi pendanaan LSM. Namun, tuduhan mengarah stereotip kepada seluruh LSM bahwa ‘jongos asing’ atau ‘sabotase ekonomi’ sangat tidak berdasar. JAKAM Lutim bekerja untuk rakyat Luwu Timur yang setiap hari menghadapi pencemaran sungai, debu, dan gangguan kesehatan akibat aktivitas tambang dan smelter. Mari fokus pada solusi nyata daripada saling menuduh.”
JAKAM Lutim menegaskan bahwa kerja mereka didasarkan pada data lapangan dan keluhan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan nikel di Luwu Timur.
Respons dan Konteks yang Lebih Luas
Konten Dean Ramalla mendapat respons beragam di media sosial. Sebagian netizen mendukungnya sebagai bentuk kewaspady byaan terhadap potensi pengaruh asing, sementara sebagian lain menilai narasi tersebut terlalu menyederhanakan isu kompleks.
Secara faktual, banyak LSM lingkungan di Indonesia memang menerima hibah internasional untuk memantau dampak industri tambang nikel dan perkebunan sawit. Laporan mereka sering menyoroti isu pencemaran air dan udara, konflik lahan, serta dampak sosial. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menekankan manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel yang telah meningkatkan ekspor dan penciptaan lapangan kerja, meski tetap mengakui adanya tantangan lingkungan yang juga pernah ditemukan oleh instansi pemerintah.
Debat ini mencerminkan ketegangan antara upaya pembangunan ekonomi nasional, perlindungan lingkungan, hak masyarakat, serta transparansi pendanaan organisasi masyarakat sipil.
Pemerintah Indonesia terus mendorong transparansi dari semua pihak, termasuk perusahaan tambang, LSM, dan donor luar negeri.(*)
