Makassar, kitaindonesia.Com— Polemik tidak lolosnya Katlin Yifan Lesmana sebagai wakil Sulawesi Selatan pada seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional masih menjadi sorotan publik hingga, 30 Mei 2026. Masyarakat meminta tim penilai dan pihak terkait memberikan penjelasan yang transparan serta alasan yang dapat diterima publik mengenai hasil seleksi tersebut.
Katlin dikenal sebagai pelajar berprestasi dari Makassar. Ia tercatat memiliki sejumlah capaian membanggakan, mulai dari masuk tiga besar Paskibraka Sulawesi Selatan, meraih medali emas Olimpiade Sains, medali emas International Science and Invention, medali perunggu Senior High School Olympiad, hingga juara tiga Mandarin Proficiency Championship. Selain itu, Katlin juga menguasai bahasa Inggris dan Mandarin.
Di tengah polemik yang berkembang, Katlin juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. Anggota DPD RI Andi Surya bahkan dikabarkan menawarkan beasiswa pendidikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh siswi tersebut.
Meski demikian, publik mempertanyakan alasan Katlin tidak masuk dalam daftar akhir peserta yang mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Berbagai spekulasi berkembang di media sosial, termasuk dugaan diskriminasi yang kemudian dibantah oleh pihak terkait.
Berdasarkan penjelasan resmi yang beredar, proses seleksi dilakukan oleh tim penilai gabungan yang terdiri dari unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, TNI, Polri, Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan. Namun hingga kini, identitas ketua tim penilai maupun rincian penilaian yang menjadi dasar keputusan belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Masyarakat menilai bahwa jika memang terdapat faktor teknis yang menyebabkan seorang peserta tidak terpilih, maka alasan tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka, objektif, dan dapat dipahami publik.
“Jika memang ada kekurangan dalam aspek penilaian tertentu, sampaikan secara jelas. Publik hanya menginginkan alasan yang masuk akal dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan,” ujar salah satu warga yang mengikuti perkembangan kasus tersebut. “Jangan sampai ada dugaan rasisme,” ujarnya semakin tegas.
Sejumlah pihak juga menilai keterbukaan diperlukan untuk menjaga kredibilitas proses seleksi Paskibraka. Transparansi dianggap penting agar peserta, orang tua, maupun masyarakat memahami bahwa keputusan diambil berdasarkan indikator yang objektif dan terukur.(*)
